Pihak berwenang China akan melacak pembelian serta penyaluran vaksin dan catatan vaksinasi untuk memastikan sarana kesehatan itu diperdagangkan secara sah serta ditangani dan digunakan dengan benar, kata Komisi Keluarga Berencana dan Kesehatan Nasional China dalam pernyataan, yang diterbitkan dalam jaringan.
Pemeriksaan acak akan dilakukan di 20 persen dari rumah sakit dan klinik yang menyediakan vaksinasi, sementara semua lembaga pengendalian dan pencegahan penyakit nasional akan diperiksa, katanya.
Pada Maret, pemerintah berjanji untuk menindak penjualan vaksin di pasar gelap setelah seorang ibu dan anak di Provinsi Shandong terbukti memiliki vaksin yang dibeli secara ilegal dari pedagang dan dijual ke ratusan penjual eceran di seluruh China.
Vaksin tersebut, yang kata polisi dibuat oleh produsen berlisensi, tidak disimpan dan dipindahkan sesuai prosedur yaitu dalam kondisi dingin, yang bisa berarti bahwa pasien yang menggunakannya bisa menderita efek samping yang parah atau bahkan kematian.
Hongkong membatasi jumlah anak-anak bukan penduduk untuk mendapatkan vaksinasi di klinik pemerintah di sana setelah muncul ketakutan bahwa keluarga dari daratan akan pergi ke kota itu untuk melakukan vaksinasi dan membuat persediaan berkurang.
Sebelumnya, China melarang grosir obat menjual vaksin setelah terjadi penjualan gelap vaksin, yang tidak disimpan secara benar.
China mendorong perubahan besar pelayanan kesehatan untuk meningkatkan obat buatan dalam negeri, namun skandal itu menggarisbawahi tantangan pasar obat terbesar kedua di dunia itu dalam mengatur rantai terpisah produksi mereka.
Aturan baru, yang ditandatangani Perdana Menteri China, Li Keqiang, dan diberlakukan pada pekan lalu, mengetatkan persyaratan pengiriman vaksin tambahan, kata kantor berita Xinhua.
Mereka mewajibkan pejabat kesehatan wilayah mendapatkan vaksin langsung dari perusahaan sebelum mengirimkannya ke rumah sakit, tidak membeli melalui pedagang grosir, tambahnya.
Rumah sakit, klinik dan pihak berwenang bidang kesehatan pemerintah juga harus menjaga catatan pembelian dan inventaris mereka dengan baik, dengan memantau suhu vaksin secara rutin. Catatan itu harus diminta pihak rumah sakit saat menerima vaksinnya.
Peraturan yang sama juga meningkatkan denda bagi mereka yang tidak menangani vaksin itu dengan baik, dan menetapkan pencabutan jabatan aparat pemerintah yang terbukti bersalah atas penyelewengan itu, kata Xinhua.
Pemerintah berencana menetapkan tata elektronika pelacakan vaksin, kata mereka tanpa merinci.
Pihak berwenang China menjatuhkan hukuman kepada ratusan orang pejabat setelah terjadinya skandal terkait, yang melibatkan jutaan perdagangan vaksin gelap melalui sebuah jaringan obat-obatan gelap, dan menyebabkan kemarahan publik.
Vaksin itu, termasuk yang menangkal radang selaput, rabies dan sejumlah penyakit lainnya, diduga diperjualbelikan di penjuru China sejak 2011. Keseluruhannya merupakan vaksin "kategori dua", yang berarti diperjualbelikan di pasar khusus.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
