... Laut China Selatan merupakan jalur penting yang dilintasi kapal-kapal dengan nilai perdagangan sebesar 5 triliun dolar AS (Rp 65,5 biliun) setiap tahunnya...Paris (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, akan mendesak ASEAN, dalam pertemuan mereka di Laos pekan depan, agar mencari jalan diplomatik untuk meluncurkan pembicaraan dengan China soal sengketa Laut China Selatan.
Pembicaraan ditujukan untuk mengurangi ketegangan terkait konflik itu, menyusul putusan pengadilan internasional yang membantah klaim-klaim China di Laut China Selatan (LCS).
Kerry bertolak ke ibu kota Laos, Vientiane, pada Senin untuk menghadiri pertemuan dengan para menteri luar negeri dari kesepuluh negara anggota ASEAN.
Pertemuan itu diperkirakan akan didominasi pembicaraan menyangkut ketegangan antara China dan sejumlah anggota ASEAN, terutama Filipina dan Vietnam, menyangkut LCS.
"Menteri (Luar Negeri John Kerry) akan menekankan harapan kita bahwa ... pihak-pihak tersebut sekarang akan secara konstruktif mengupayakan jalan diplomatik untuk berinteraksi dengan damai dalam masalah Laut China Selatan," kata seorang pejabat tinggi AS kepada para wartawan menjelang Kerry berangkat.
Pertemuan tahunan ASEAN itu berlangsung setelah pada 12 Juli Pengadilan Permanen Arbitrasi (PCA) di Den Haag memutuskan bahwa China tidak memiliki hak sejarah terhadap perairan Laut China Selatan.
China dengan marah menolak putusan tersebut dan menyatakan akan berpegang teguh pada klaimnya. Klaim-klaim China tumpang tindih dengan klaim yang diajukan sejumlah negara lebih kecil.
China juga menyalahkan Amerika Serikat, yang dianggapnya telah membangkitkan masalah di Laut China Selatan.
Perairan Laut China Selatan merupakan jalur penting yang dilintasi kapal-kapal dengan nilai perdagangan sebesar 5 triliun dolar AS (Rp 65,5 biliun) setiap tahunnya.
Dengan berpijak pada peraturan internasional, Amerika Serikat telah melancarkan patroli dalam rangka menekankan prinsip kebebasan berlayar di dekat pulau-pulau yang dikuasai China.
Di pulau-pulau itu, China telah meningkatkan keberadaan militernya sehingga memperburuk ketegangan. Mahkamah Permanen Internasional tidak mengakui kepemilikan apapun kepada China atas langkah mereka membangun pulau-pulau artifisial itu.
Pejabat AS tersebut mengatakan adalah penting bagi para anggota ASEAN untuk "berbicara terus terang dan menyampaikan pandangan umum yang mereka miliki terkait masalah ini", termasuk LCS, ketika mereka mempersiapkan pernyataan bersama pada akhir pertemuan.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
