"Kami sering dengar inovasi pelayanan publik di Banyuwangi bagus. Untuk itu kami sengaja ke sini melihat dari dekat pelayanan publik yang sesungguhnya. Ternyata, bukan hanya marketing dan promosinya yang bagus, pelayanan publik di Banyuwangi ini benar-benar bagus dan bisa menjadi benchmark daerah lain," katanya sebagaimana dikutip keterangan tertulis Pemkab Banyuwangi, Rabu.
Komisi II DPR RI sebanyak 11 orang yang dipimpin Lukman Edy melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Pelayanan Publik ke Banyuwangi, mulai dari kantor pengurusan perizinan hingga kampung cerdas di kabupaten paling timur Pulau Jawa itu.
Ke-11 anggota DPR RI itu, antara lain, Wahidin Halim, Komarudin Watubun, Arif Wibowo, Sirmaji, Arteria Dahlan, Rahmad Nasution Hamka, Dadang Muchtar, Muhamad Nur Purnama M dan Azikin Zolthan. Mereka diterima oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Dikatakan Lukman Edy, kunjungan spesifik itu untuk melihat langsung sejumlah inovasi yang telah dibuat oleh Pemkab Banyuwangi, salah satunya yang menonjol adalah di bidang layanan publik.
Peninjauan itu diawali dari Kantor Badan Pelayan Perizinan Terpadu (BPPT). Di tempat itu, mereka menyempatkan diri melihat alur sistem pelayanan yang dilakukan oleh petugas BPPT. Mulai unit depan kantor pelayanan hingga ruang pertemuan bisnis yang disediakan untuk para investor.
Menurut Lukman, pelayanan publik yang diterapkan Pemkab Banyuwangi merupakan inovasi layanan publik yang mampu memberikan kemudahan dan percepatan dalam pelayanan bagi masyarakat.
Bupati Azwar Anas menceritakan bagaimana proses pengurusan perizinan di hadapan para anggota legislatif itu. "Kami desain memang agar proses dan regulasinya memberikan kemudahan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi investasi. Selain itu, sistem komputer sudah online ke sistem pengarsipan sehingga orang yang mengurus perizinan tidak menunggu lama. Sistem juga online, terhubung dengan dinas lainnya yang mengeluarkan izin-izin prinsip sehingga semuanya sudah terhubung dan pengurusan lebih cepat dan langsung selesai," kata Anas saat mendampingi rombongan Komisi II.
Selain BPPT, rombongan anggota DPR RI ini juga meninjau ruangan santai untuk pelayanan publik. Tempat itu adalah ruangan yang disediakan khusus untuk para tamu yang datang ke area kantor Pemkab Banyuwangi. Di ruang itu, semua tamu bisa mengakses berbagai data yang diperlukan di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
Menurut Bupati penyediaan ruangan itu juga merupakan salah satu upaya untuk membudayakan transparansi di lingkungan Pemkab.
"Jadi tidak ada lagi pertemuan-pertemuan rahasia, semuanya bertemu di lounge ini. Semua data Pemkab juga bisa diakses di layar-layar komputer yang disediakan," kata Anas.
Di dalam ruang lounge tersebut memang telah disediakan empat layar komputer besar yang tersambung dengan internet. Di dalamnya terdapat berbagai data seputar kinerja SKPD maupun laporan APBD juga bisa diakses dengan mudah.
Selain itu, berbagai program seperti capaian bedah rumah, beasiswa, pelatihan pemuda, hingga hibah bisa dipantau. Aktivitas di rumah sakit, puskesmas, sejumlah pasar, hingga dinas-dinas juga bisa dipantau melalui CCTV yang tersambung dengan komputer di lounge tersebut.
"Ini juga sarana bagi kami untuk meningkatkan kinerja para pegawai. Di pusat-pusat layanan masyarakat akan terpantau mana saja petugas yang tidak bekerja dengan optimal," kata Anas.
Selain itu, rombongan Komisi II DPR juga melanjutkan kunjungan ke Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah Banyuwangi, salah satu desa smart kampung di Banyuwangi. Smart Kampung adalah program pengembangan desa yang digagas Pemkab Banyuwangi. Program ini mendesain desa mempunyai kerangka program terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.
Pewarta: Masuki M Astro
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
