Mereka akan terus membina hubungan dengan kita karena Presiden Jokowi dan Jim Kim sudah bicara tadi."
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan telah mengundurkan diri sebagai salah seorang anggota dewan direksi (board of director/BOD) di Bank Dunia setelah menerima tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Kerja menggantikan Bambang Soemantri Brodjonegoro.

"Tadi malam Presiden Bank Dunia Jim Kim telah beritahu seluruh BOD sebanyak 25 direksi tentang putusan saya untuk mundur diri dan terima tawaran dari Preseiden Jokowi untuk tugas ini," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pengunduran itu menimbulkan banyak reaksi karena saat ini sedang banyak kegiatan yang sedang dikerjakan oleh Bank Dunia, namun mereka memahaminya.

Para direksi Bank Dunia, menurut dia, memahami pentingnya peran Indonesia dan Indonesa dilihat sebagai negara yang diharapkan dapat mencapai dua tujuan Bank Dunia, yakni mengentaskan kemiskinan dan mempercepat kesejehteraan.

"Mereka akan terus membina hubungan dengan kita karena Presiden Jokowi dan Jim Kim sudah bicara tadi," katanya.

Sri Mulyani mengatakan keputusan untuk menjadi Menteri Keuangan RI cukup mengagetkan para direksi dan karyawan Bank Dunia karena tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin kembali ke Indonesia dalam waktu dekat.

Apalagi, ia mengemukakan, keputusan menjadi Menteri Keuangan RI berlangsung dalam waktu yang cepat, padahal saat ini Bank Dunia sedang proses memobilisasi dana dari negara-negara kaya dan menengah untuk 77 negara miskin

"Saya merasa terhormat diminta kembali untuk kerja sama dengan menteri Kabinet Kerja untuk menjalankan masa sisa kabinet," ujarnya.

Ia pun mengatakan bergabungnya ke Kabinet Kerja adalah untuk memperkuat kebijakan fiskal pemerintah menangani, masalah ekonomi, memperbaiki kesempatan kerja dan mengatasi kesenjangan ekonomi rakyat.

Tentang apa yang akan dilakukan setelah jadi Menteri Keuangan, ia menyatakan masih akan mempelajari struktur anggaran dan apa yang sudah dicapai Menteri Keuangan sebelumnya, Bambang Brodjonegoro, apalagi dirinya sudah enam tahun berada di luar negeri.

Tentang rencana untuk menyukseskan program amnesti pajak, Sri Mulyani enggan memberikan penjelasan karena masih akan mempelajarinya.

Amnesti pajak berlaku sejak 1 Juli 2016 berdasarkan Undang Undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pewarta: Santoso
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2016