Sipil bisa mengendalikan militer dengan kombinasi di Kemenhan ada sipil, parlemen juga melakukan kontrol demokratis di Kemenhan dan militer,"Jakarta (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Indonesian Institute for Strategic and Defense Studies (Lesperssi) Rizal Darma Putra mengatakan Turki sebaiknya melakukan sipilisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan agar upaya kudeta tidak terjadi lagi.
"Sipil bisa mengendalikan militer dengan kombinasi di Kemenhan ada sipil, parlemen juga melakukan kontrol demokratis di Kemenhan dan militer," ujar dia kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, upaya tersebut akan memerlukan waktu yang lama, tetapi akan membantu mengurangi potensi terjadi kudeta lagi.
"Membangun demokrasi dengan mengontrol militer di Turki berat, tetapi nilainya bisa dibangun paralel dengan negara-negara barat," tutur dia.
Selain itu, terkait anggapan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengenai lalainya dinas intelijen sehingga upaya kudeta tidak dapat dicegah, Rizal berpendapat diperlukan sentralisasi dinas intelijen.
Negara, kata dia, harus memiliki sistem sebagai koordinator lini yang lain serta mengoordinasikannya dengan bagian intelijen militer.
Selanjutnya, menurut Rizal, perlu diambil hukuman berat untuk para pelaku kudeta agar hal serupa tidak terjadi lagi.
"Hukuman berat selain mati agar tidak merusak standar dan tidak mempersulit upaya masuk Uni Eropa," ucapnya.
Sementara itu, ulama Fethullah Gulen yang bermukim di Amerika Serikat dituding pemerintah Turki berada di belakang percobaan kudeta di Turki pada 15 Juli.
Presiden Erdogan mengatakan, Gulen yang mempunyai banyak pengikut di Turki, memiliki rencana, sekian lama ia membangun jaringan untuk membangun sekutu dengan tentara, oknum kepolisian, jaksa, palayanan masyarakat, akademisi dan media untuk mengendalikan negara.
Turki ingin AS mengekstradisi Gulen, sementara Washington juga akan melakukan hal serupa bila sudah memiliki bukti yang kuat. Namun, ulama yang telah tinggal di pengasingan sejak 1999 itu mengatakan usaha-usaha kudeta kemungkinan telah diatur oleh Erdogan.
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
