Draf itu tetap disetujui walaupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan penggiat hak lain mengatakan aturan itu dapat mendorong lebih banyak pekerja anak.
Sepekan setelah draf disahkan parlemen tinggi, anggota dewan rendah ikut mendukung perubahan aturan pelarangan pekerja anak yang sempat bertahan selama tiga dasawarsa.
Draf itu kini diberikan ke presiden guna mendapat persetujuan sebelum ditetapkan jadi Undang-Undang.
Badan Anak-Anak PBB (UNICEF) beserta lembaga lain mengkhawatirkan dua amandemen dalam draf itu, diantaranya izin kerja anak di bisnis keluarga dan pengurangan jumlah profesi yang dilarang untuk remaja.
Laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO), 2015, menunjukkan, pekerja anak usia lima sampai 17 tahun di India sebanyak 5,7 juta jiwa, sementara di dunia jumlahnya mencapai 168 juta anak.
Lebih dari setengah jumlah anak India bekerja di sektor pertanian, sementara lebih dari seperempatnya menempati sektor manufaktur - di antaranya, menjahit pakaian, menenun karpet, dan membuat korek api.
Anak tersebut juga bekerja di rumah makan, toko, hotel, dan pembantu rumah tangga.
Akan tetapi, aturan itu melarang anak di bawah 14 tahun bekerja di seluruh bidang usaha.
Sebelumnya, ada sekitar 18 profesi dan 65 usaha yang dilarang, diantaranya pertambangan, pahat perhiasan, dan pengolahan semen.
Ketentuan itu turut memperketat sanksi, yaitu penjara selama dua tahun dan denda dari 20 ribu rupee (740 dolar Amerika Serikat) sampai 50 ribu rupee (300 dolar AS) bagi para pelanggarnya.
Penggiat hak anak menyambut revisi itu, tetapi banyak pihak mengkhawatirkan poin perubahan lain yang diusulkan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.
Contohnya, anak-anak diizinkan bekerja dalam bisnis keluarga, di luar jam sekolah dan masa libur, juga dalam waktu hiburan serta olahraganya - atau jika tak mengganggu pendidikannya.
Bahkan, anak usia 15 hingga 18 tahun diizinkan bekerja, kecuali di sektor pertambangan dan industri lain yang melibatkan bahan mudah terbakar juga proses berbahaya.
Pemerintah mengatakan, pengecualian itu bertujuan menciptakan keseimbangan antara pendidikan dan realitas perekonomian India.
Banyak orang tua bergantung pada anak untuk mengelola lahan garapannya atau ikut membuat karya seni demi menanggulangi kemiskinan dan keluar dari jeratan perdagangan anggota keluarga.
"Hal yang lebih mendesak kita dapat segera menerapkan isi draf tersebut," kata Menteri Tenaga Kerja India Bandaru Dattatreya di hadapan anggota dewan.
"Itu alasannya, kami memberi sejumlah pengecualian."
UNICEF mendesak India untuk mengeluarkan bisnis keluarga dari usulan bisnis yang diperbolehkan, seraya menambah lebih banyak "daftar pekerjaan" berbahaya yang terlarang bagi anak.
"Demi menguatkan draf itu serta menyediakan mekanisme perlindungan legal bagi anak, UNICEF India dengan tegas merekomendasi penghapusan frasa anak-anak yang membantu bisnis keluarga," terang pihak itu, Senin.
"Aturan ini dapat melindungi anak dari eksploitasi tak terlihat dalam sejumlah pekerjaan, berikut bahaya perdagangan dan kemungkinan anak perempuan serta laki-laki dikeluarkan dari sekolah karena jam kerja yang panjang," ujarnya. Demikian laporan Reuters,
(Uu.KR-GNT/M016)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
