Ambon (ANTARA News) - Anggota DPD - RI asal Maluku, Nono Sampono, mengatakan perombakan kabinet (reshuffle) yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertujuan untuk menjaga stabilitas politik.

"Presiden Jokowi tidak mau terusik dengan riak - riak politik yang berkembang, sekaligus mempersiapkan diri menjelang pemilihan Presiden 2019 sehingga perlu membenahi kabinet," katanya saat dimintai tanggapannya terlait hal itu di Ambon, Kamis.

Pergantian itu juga merupakan hak prerogatif Kepala Negara sehingga telah dipertimbangkan kabinet yang mampu merealisasikan visi dan misinya.

"Jadi perlu diapresiasi anggota kabinet yang baru dan jangan dulu berprasangka lain sehingga memberikan kesempatan untuk membuktikan kinerjanya," ujar Nono.

Karena itu, pergantian kabinet baru haruslah dilihat secara komprehensif karena memang dibutuhkan staf yang berdedikasi dalam merealisasikan berbagai program pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial.

"Saya mengapresiasi anggota kabinet baru dengan harapan mampu menjawab kepercayaan Presiden yang tujuannya demi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang mampu bersaing di kancah internasional," katanya.

Disinggung masuknya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, dia menjelaskan, Presiden menginginkan adanya stabilitas ekonomi yang handal menghadapi persaingan global.

"Sri Mulyani diduetkan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang dilantik Presiden Jokowi sejak 26 Oktober 2014 guna menjaga stablitas perekonomian Indonesia," tegas Nono.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan 12 nama menteri baru dan kepala BKPM yang ditunjuk dalam perombakan kabinet jilid II Rabu (27/7).

Mereka adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri ESDM Archandra Tahar, Menteri PAN dan RB Asman Abnur.

Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Pewarta: Alex Sariwating
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016