Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Sundari, mengatakan, Presiden Joko Widodo menunjuk Sri Mulyani menjadi menteri keuangan untuk menguatkan fondasi fiskal yang masih lemah.

"Kondisi ekonomi Indonesia saat ini di sektor moneter sudah baik, hanya perlu dijaga. Namun, di sektor fiskal masih sulit sehingga perlu ada perbaikan," kata Sundari, pada diskusi "Arah Politik dan Ekonomi Pasca Reshuffle", di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, perbaikan fiskal nasional memerlukan pemikiran baru dan perombakan tim fiskal yang lebih baik.

Namun, sebelum menerapkan gagasannya dan merombak tim fiskal, selayaknya Mulyani belajar banyak soal Nawacita dan visi dan misi Jokowi, yang telah menegaskan bahwa menteri-menterinya tidak boleh punya visi dan misi pribadi.

Sundari menjelaskan, dalam Nawacita, prioritas ada pada pembangunan fisik, yakni tol laut, pembangunan pelabuhan, dan bandara, serta poros maritim dunia. Semuanya memerlukan dana yang sangat besar dan harus cepat diwujudkan. 

"Arah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan Presiden Jokowi lebih terarah, tidak asal tumbuh," katanya.

Pada kesempatan itu, Sundari juga mengkritik kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintahan sebelumnya, saat Mulyani menjadi menteri keuangan, yakni meningkatkan pertumbuhan
ekonomi melalui kebijakan yang berisiko. Saat itu, PDI Perjuangan ada di pinggiran tatanan pemerintahan.

Dia mencontohkan, penjualan sukuk atau pemberian suku bunga dalam jumlah besar.

"Sri Mulyani harus banyak belajar soal Nawacita sebelum membuat kebijakan dan menerapkan gagasan-gagasannya," katanya.

Mulyani sebelumnya adalah menteri keuangan pada era pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono hingga Mei 2010, dan kemudian menjadi direktur pelaksana Bank Dunia. 

Mulyani juga memberi kontribusi besar dalam mengarahkan perekonomian nasional saat dunia terguncang skandal permodalan-belanja properti di Amerika Serikat. 

Pewarta: RIza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016