"Nanti kita lihat, kami bicarakan dengan Bu Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan) bagaimana manfaatkan peluang kekayaan ikan kita di sana untuk kemaslahatan rakyat Indonesia," katanya seusai acara serah terima jabatan Menko Kemaritiman di Jakarta, Kamis.
Ia mengaku nantinya pemerintah bisa saja bermitra dengan perusahaan swasta baik asing maupun dalam negeri dalam pengelolaannya. Namun, ia menegaskan industrinya harus berada atau berasal dari Indonesia.
"Nanti bisa saja kita joint dengan any company, tapi harus di dalam negeri industrinya dan industri kapalnya. Nanti kita lihat format yang paling baik," katanya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang turut hadir dalam acara sertijab itu mengatakan meski berganti menteri, mengaku akan terus melanjutkan upaya pemerintah dalam mengelola kekayaan alam di Natuna.
Menurut Susi, ia tidak akan kesulitan bekerja bersama Luhut, yang menjadi menteri koordinator di atas kementeriannya. Pasalnya, sejak awal, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam, dalam memberantas penangkapan ikan ilegal.
"Tempo hari juga kami sudah kerja bareng. Jadi semua yang sudah dikerjakan, mulai dari Natuna, reklamasi dan lainnya tinggal diteruskan," tutupnya.
Guna menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Presiden Jokowi akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Natuna, baik di daratan atau di perairannya.
Natuna diketahui kaya akan potensi migas dan perikanan. Di sektor perikanan, pemerintah berencana untuk memindahkan nelayan asal Pantai Utara Jawa untuk bisa melaut di kepulauan tersebut dengan memberikan bantuan kapal dan perumahan.
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
