"Peletakan batu pertama akan dilakukan tahun 2017 mendatang sebagai awal dimulainya pembangunan jalan layang RE Martadinata," kata Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman di Bogor, Kamis.
Ia mengatakan, Jl RE Martadinata sebagai ruas jalan ring dua di Kota Bogor mengalami peningkatan volume kendaraan pascapemberlakuan sistem satu arah seputar Kebun Raya Bogor mulai 1 April lalu.
"Jalan layang ini menjadi upaya untuk mengurai kepadatan volume kendaraan tersebut," katanya.
Menurut dia, harus ada rekayasa lalu lintas sebelum dimulainya pembangunan jalan raya di Jl RE Martadinata agar beban-beban berat di titik pertemuan jalan dengan rel kereta api agar dapat terurai.
"Jalan layang ini solusinya. Semoga 2017 nanti peletakan batu pertama terlaksana, sebagai tindak lanjut dari program sistem satu arah," katanya.
Usmar menambahkan, Pemerintah Kota Bogor tidak hanya berencana membangun jalan layang di Jl RE Martadinata tetapi sejumlah jalan lainnya seperti di Jl MA Salmun dan Kebon Pedes.
"Di tahun 2017 dan 2018 nanti ada tiga jalan layang yang akan dibangun supaya meminimalisir dampak dari sistem satu arah dan mengurai kemacetan yang selama ini sering terjadi di ketiga ruas jalan tersebut," katanya.
Pemerintah Kota Bogor memprioritaskan pembangunan jalan layang di perlintasan sebidang Jl RE Marthadinata disegerakan dengan menugaskan seluruh instansi terkait memulai pengerjaan tahap awal.
"Kita prioritaskan terlebih dahulu pengerjaannya di Jl R.E Marthadinata, karena lebih mendesak untuk mengatasi kemacetan dan untuk keamanan berlalu lintas," katanya.
Menurut Usmar, DED untuk jalan layang Marthadinata sudah dibuat. Pemerintah Kota Bogor juga sudah mengusulkan anggaran pembangunan kepada pemerintah pusat. Total pembangunan fly over diperkirakan menghabiskan dana miliaran rupiah.
"Setelah DED selesai, September bisa kita mulai pembangunan, setelah usulan dana dari pemerintah kita ajukan," katanya.
Pihaknya telah menginstruksikan sejumlah dinas terkait untuk memulai proses pembangunan jalan layang RE Marthadinata tahap awal sesuai dengan kemampuan masing-masing OPD. Misalnya DLLAJ diminta melakukan survei untuk pengalihan atau rekayasa arus saat pelebaran dilakukan.
"Semua dinas sudah kita minta bergerak menggunakan dana yang ada di masing-masing dinas. Akan ada pelebaran jalan, jadi ada beberapa pohon yang akan ditebang dan DKP sudah siap menebang, Bima Marga juga sudah menyatakan tidak ada lahan yang perlu dibebaskan, karena semua aset Kota Bogor," kata Usmar.
Usmar menambahkan, salah satu solusi mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang adalah dengan membangun jalan layang. Pembangunan fly over atau jalan layang tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Daerah.
"Karena tidak memungkinkan meminta KAI mengurangi perjalanan kereta. Apalagi sekarang jumlah perjalan sudah ditambah, pembangunan fly over sudah sangat mendesak untuk segera direalisasikan," kata Usmar.
Pewarta: Laily Rahmawati
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
