Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya menilai Anies Baswedan  memiliki kinerja baik saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, akan tetapi Presiden memiliki hak prerogatif untuk menggantinya.

"Komisi X bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada rapat-rapat kerja dengan Mendikbud, saya melihat program kerjanya dan progres kerjanya," katanya di Jakarta, Jumat.

Menurut Riefky, panggilan Teuku Riefky Harsya, selama sekitar 20 bulan bermitra dengan Anies Baswedan, dirinya melihat ada komitmen dari Anies Baswedan untuk memajukan pendidikan, terutama di daerah terdalam, terpendil, dan terluar.

Salah satu persoalan pendidikan di Indonesia, menurut dia, masih minimnya pelayanan pendidikan di daerah terdalam, terpencil, dan terluar, baik sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah maupun tenaga pengajarnya.

"Persoalan ini menjadi salah satu sorotan Mendikbud untuk diperbaiki guna mengejar ketertinggalan pelayanan pendidikan," katanya.

Politikus Partai Demokrat itu, mengatakan Komisi X DPR dan Anies Baswedan juga membahas perbaikan kurikulum yakni penerapan Kurikulum 2013 yang belum diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia.

Persoalan lain di wilayah kerja Kemendikbud, menurut Riefky, adalah persoalan kebudayaan seperti upaya pelestarian cagar budaya, museum, dan perfilman nasional.

Riefky berharap Mendibuk pengganti Anies Baswedan dapat terus bekerja memperbaiki persoalan-persoalan di wilayah kerja Kemendikbud.

Pada reshuffle tahap kedua yang diumumkan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden di Jakarta, Rabu (27/7), Anies Baswedan diganti Muhadjir Effendy untuk menduduki jabatan Mendikbud.

Muhadjir Effendy sebelumnya adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016