"Dalam hal kebijakan belanja, kementerian-lembaga agar betul-betul fokus melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan program prioritas. Jangan lepas dari program prioritas yang telah dibuat dan direncanakan," kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna membahas draf Nota Keuangan dan Postur RAPBN 2017 di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Selain pembangunan infrastruktur, menurut Jokowi, prioritas lainnya adalah peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, serta penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial yang telah ditetapkan.
"Utamakan belanja yang betul-betul prioritas sesuai prinsip 'money follow program'," kata Presiden dalam rapat yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla.
Presiden juga meminta agar momentum kondisi perekonomian sekarang yang terlihat cukup baik tetap dijaga dan diupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II, III dan IV 2016.
"Kita ingin lebih baik sejalan dengan pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi dan dampak dari amnesti pajak," katanya dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 16.15 WIB.
Jokowi juga meminta semua pihak mengendalikan inflasi sehingga berdampak juga dalam upaya menekan kemiskinan. BPS telah mengumumkan inflasi pada Juli 2016 sebesar 0,69 persen.
"Ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir sejak 2012, ini harus dijaga terus terutama yang berkaitan dengan bahan makanan, agar setiap saat jam, hari dipantau terus, ditekan sehingga bisa dikendalikan," katanya.
Presiden meminta dalam merumuskan asumsi makro dan besaran pokok awal RAPBN 2017 dipastikan sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian global.
"Kita harus mengkalkulasi pengaruh global terhadap ekonomi kita seperti melemahnya harga komoditas, risiko penyesuaian suku bunga, ini harus kita pantau terus," katanya.
Jokowi juga meminta momentum amnesti pajak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperluas sekaligus memperbaiki basis data pajak yang valid, terintegrasi, komprehensif sehingga bisa meningkatkan rasio pajak.
Selain itu, Presiden meminta kementerian-lembaga melakukan efisiensi pada program nonprioritas nasional.
"Efisiensi bisa untuk belanja-belanja operasional dan barang, ini saya tekankan terus saat perencanaan APBN agar belanja modal yang lebih diprioritaskan," katanya.
Ia pun memerintahkan pimpinan kementerian-lembaga disiplin dalam melaksanakan penghematan belanja.
"Coba lihat sampai satuan tiga yang kira-kira terlalu tinggi, tidak masuk akal angkanya, coret, ganti yang masuk logika," katanya.
Terkait dana alokasi khusus (DAK), Presiden meminta agar semua detail dan bisa dibertanggungjawabkan terutama terkait dengan DAK penugasan.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
