"Tidak seperti negara-negara lain, industri keuangan Islam di Indonesia tumbuh karena inisiatif dari masyarakat yang membangun fitur-fitur keuangan berbasis syariah yang unik seperti bank Islam perdesaan, sukuk Islam eceran, dana Haji dan inovatif keuangan sosial lainnya," ujarnya.
Walaupun pakar ekonomi syariah di Indonesia baru 131 orang, masih kalah dari Malaysia yang berjumlah 205, jumlah lembaga keuangan Islam mencapai 150 unit. Jumlah ini melebihi Malaysia yang memiliki 100 lembaga keuangan syariah, kata Mustafa.
Dia menambahkan, bahkan Bangladesh yang mempunyai 174 pakar bidang ekonomi Islam hanya memiliki 50 lembaga keuangan syariah.
Menurut dia, ada hubungan yang kuat antara jumlah pakar ekonomi syariah dengan kelengkapan peraturan keuangan Islam di suatu negara. Dalam hal ini kelengkapan peraturan ekonomi syariah di Indonesia dinilai kuat, berada di peringkat ke dua setelah Malaysia di posisi pertama.
Mustafa melanjutkan, sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan letak geografi yang strategis menjadikan Indonesia memiliki banyak peluang untuk pengembangan ekonomi, khususnya industri keuangan syariah.
Sektor-sektor bisnis berbasis syariah terus meningkat di seluruh dunia, salah satunya adalah industri makanan halal.
Thomson Reuters menempatkan Indonesia sebagai pasar belanja makanan halal terbesar di dunia dengan nilai Rp2.063 triliun pada 2014, disusul oleh Turki senilai Rp1.432 triliun.
"Kini, dengan penyusunan dan penerapan peraturan ekonomi syariah oleh pemerintah, industri keuangan Islam diharapkan tumbuh menjadi suatu sektor yang kuat dan berkelanjutan tanpa kehilangan nilai-nilai syariah yang unik dari produk dan pelayanannya," kata Mustafa.
Pewarta: Libertina Widyamurti Ambari
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
