"Jakarta sangat dimungkinkan untuk melakukan itu tapi ini kalau ada political will dari pemerintah dan juga dari KPU pusat," kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno di Jakarta, Jumat.
Namun, untuk membuat konsep e-voting dibutuhkan proses panjang dengan dukungan infrastruktur teknologi. "Kalau e-voting kan menggunakan seperti kita pakai tinggal diklik langsung, masih perlu kesiapan teknologinya, kesiapan masyarakatnya," kata Sumarno.
Selain itu, peraturan juga perlu disiapkan untuk mendukung penyelenggaraan e-voting.
"Kalau misalnya KPU mengajukan itu dan secara aturan memang memungkinkan, pemerintah provinsi akan memfasilitasinya. Persoalannya kan aturan KPU-nya belum memungkinkan untuk dilaksanakan e-voting," ujarnya.
Sumarno menuturkan pelaksanaan e-voting juga perlu ketetapan dari KPU Pusat.
"Kalau misalnya KPU Pusat sudah membolehkan melakukan e-voting, Jakarta saya kira sebagai pilot project (proyek percontohan) sangat memungkinkan untuk itu. Infrastruktur kita memadai, SDM (sumber daya manusia) kita memadai, dari kemampuan dana juga ada, pemerintah juga bisa menyediakan itu, secara geografis juga mudah itu, paling kita yang agak susah kan di Kepulauan Seribu itu," katanya.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
