Pelaksanaan amnesti pajak akan saya awasi sendiri, kendati telah ada task force dari Kementerian Keuangan. Hal ini saya lakukan untuk menjamin saudara-saudara yang berpartisipasi,"Bandung (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo melakukan sosialisasi tentang amnesti pajak kepada sekitar 3.500 pengusaha Jawa Barat di Hotel Intercontinental kawasan Bandung Utara, Senin.
"Pelaksanaan amnesti pajak akan saya awasi sendiri, kendati telah ada task force dari Kementerian Keuangan. Hal ini saya lakukan untuk menjamin saudara-saudara yang berpartisipasi," kata Presiden Joko Widodo.
Dalam kegiatan sosialisasi pengampunan pajak yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar dan Dirjen Pajak Jawa Barat itu, juga hadir Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini M Sumarni, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Dirjen Pajak, Wagub Jabar H Deddy Mizwar serta sejumlah pimpinan perbankan dan lembaga keuangan dan investasi.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) penunjukan 55 gateway yang dilibatkan untuk memfasilitasi pemanfaatan investasi dana repatriasi dari pengampunan pajak. Secara simbolis penyerahan SK dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan, Dirut Mandiri Securitas Abi Prayadi Riyanto dan Reksadana.
Presiden Jokowi menegaskan timnya akan diperkuat oleh laporan BPKP dan intelijen untuk penegakan pelaksana tax amnesty.
Ia menyatakan komitmennya tidak main-main dan UU tax amnesty telah jelas menjadi payung hukum, termasuk saksi yang tegas bagi siapapun yang main-main dengan pelaksanaan tax amnesty.
"Awas kalo ada yang main-main, saya ingin program ini berhasil, jangan karena satu dua orang menjadi tidak berhasil. Ini tax amnesty terakhir setelah ini tidak ada lagi," katanya.
Ia menyatakan komitmennya untuk sungguh-sungguh mengawal dan mempertahankan UU tax amnesty kendati ada upaya menggugat pelaksanaan UU itu.
"Kami akan all out mempertahankan tax amnesty, bahkan bila perlu hadirkan konsultan-konsultan pajak terbaik. Ini mendapat dukungan politik dari MPR dan DPR, jadi kurang apa lagi," katanya.
Di depan para pengusaha Jabar, Presiden Jokowi meminta para pengusaha Indonesia untuk menarik dana dan harta kekayaanya yang diparkir di luar negeri. Melalui pengampunan pajak itu, pemerintah telah memberikan skema kemudahan dan keringanan yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keringanan pembayaran pajak.
"Kita sebenarnya punya sumber dana yang besar untuk membangun, jadi kini saatnya untuk memanfaatkan dana untuk diinvestasikan di dalam negeri. Kita buka peluang baik dalam proyek pemerintah maupun swasta," katanya.
Pemerintah, kata dia menjaga kerahasiaan data dari para pengusaha yang ikut dalam program tax amnesty.
Menurut dia kerahasiaan data dijamim oleh undang undang sehingga tidak perlu ada keraguan lagi untuk ikut menjadi bagian program itu.
Presiden menyatakan, program tax amnesty telah mendapat respon positif dari masyarakat. "Saya perkirakan dana repatriasi akan banyak masuk akhir Agustus dan awal September 2016," katanya.
Sementara itu Ketua DPD Apindo Jabar Deddy Wijaya menyambut baik pelaksanaan pengampunan pajak yang digulirkan pemerintah.
Ia menyatakan mendukung dan akan ikut mengawal pelaksanaan tax amnesty di Jawa Barat tentunya ikut berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi.
"Kebijakan amnesty pajak adalah tinta emas, tergores dengan bangkitnya Indonesia tak hanya dalam ekonomi tapi juga dalam pembangunan karakter bangsa," kata Deddy Wijaya.
Ia menyatakan seluruh lapisan harus menjadi penyuluh yang positif, dan program tax amnesty menghilangkan keraguan membayar pajak. Menurut dia negara manapun membutuhkan sumbangan pajak untuk pembangunan berbagai sektor untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.
Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memaparkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 tahun 2016 tentang gateway yang dilibatkan untuk memfasilitasi pemfaatan dana investasi. Menurut dia pihaknya telah menandatangani kesepakaan dengan 55 gateway dari lembaga keuangan dan investasi.
Menurut dia beberapa sektor yang terbuka peluang untuk investasi dalam program ini antara lain sentor property, perikanan, pertanian, infrastruktur, logam mulia bersertifikat dan pariwisata.
Pada kegiatan itu, Dirjen Pajak juga membuka belasan stand pelayanan pajak. Selain itu sejumlah perbankan dan lembaga keuangan dan investasi juga melakukan sosialisasi kepada pengunjung program masing-masing.
Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
