Medan (ANTARA News) - Anggota DPR RI Sofyan Tan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih memikirkan langkah-langkah atau kebijakan untuk tercapainya pemerataan pemdidikan dibandingkan mewacanakan full day school yang belum tepat untuk diterapkan saat ini.

"Kebijakan soal pemerataan penting mengingat persoalan pendidikan terbesar saat ini adalah jauhnya kesenjangan pendidikan antara daerah di luar pulau Jawa dan Jawa baik soal jumlah dan fasilitas," ujarnya di Medan, Selasa.

Menurut Sofyan Tan yang anggoa Komisi X itu, akibat kesenjangan, kualitas sumber daya manusia Indonesia berbeda-beda dengan kecenderungan di luar Jawa lebih tertinggal dan itu menyulitkan pemerintah khususnya dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang lebih baik.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa persoalan anak-anak yang tidak bersama orang tua sejak sepulang sekolah hingga berakhirnya jam kantor merupakan persoalan di kota-kota besar seperti Jakarta saja.

Persoalan itu pada umumnya tidak terjadi di daerah di luar Jawa seperti Papua, Kalimantan, maupun Sumatera.

"Jadi belumlah tepat saatnya menteri pendidikan dan kebudayaan membuat kebijakan soal full day school itu. Jangan persoalan di satu kota besar sebagai dasar kebijakan pendidikan untuk nasional," katanya.

Baca Juga :  Mendikbud jelaskan wacana "full day school"

Sofyan Tan menilai kebijakan itu akan menimbulkan banyak efek seperti soal siapa yang akan bertanggung jawab untuk memberi makan siang para siswa dan banyak hal lainnya.

"Jika dibebankan ke orangtua, akan menjadi beban di tengah perekonomian yang juga masih sulit," katanya.

Kalaupun anggaran pendukung kebijakan itu dibebankan ke negara, maka anggaran cukup besar di tengah banyaknya prioritas pendidikan yang lebih penting untuk ditanggung negara.

Belum lagi menyangkut area dan keamanan yang harus disiapkan sekolah untuk tempat istirahat para siswa.

Baca Juga : Ahok: siswa "full day school" butuh nutrisi

"Saya kira perlu dievaluasi rencana kebijakan full day school itu. Apalagi banyak kebutuhan siswa yang harus mendapat perhatian besar kementerian pendidikan dan kebudayaan soal prasarana sekolah seperti laboratorium," katanya.

Terkait soal rencana kebijakan itu, ujar Sofyan Tan,, Komisi X akan memanggil Menteri Muhadjir Effendy untuk mempertanyakan dasar kebijakan tersebut.

Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016