Imbauan tersebut diunggah Kementerian Kominfo dalam lammannya, Jumat. Dalam informasi yang diunggah tersebut menyatakan Kementerian Kominfo mendapatkan laporan dari gubernur, bupati, wali kota atau pejabat pemerintah lainnya bahwa ada oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kominfo menawarkan dan menjanjikan proyek khususnya Program Universal Service Obligation (USO) kepada pemerintah daerah namun sebenarnya daftar proyek tersebut tidak ada dalam program Kominfo saat ini.
Untuk meyakinkan aksinya, oknum tersebut juga mengagendakan agar pejabat Pemda, vendor, dan pejabat lainnya untuk bertemu dengan pejabat dan staf Kemkominfo.
"Oleh karena itu, diimbau kepada publik khususnya pemerintah daerah untuk waspada dan melakukan klarifikasi kepada Kementerian Kominfo," demikian dikutip dari laman tersebut.
Kementerian Kominfo juga telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Daerah untuk mewaspadai hal tersebut.
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
