Andreas dalam diskusi bertajuk "Pertaruhan Kredibilitas Fiskal" di Jakarta, Senin, mengatakan target penerimaan negara (2015 dan 2016) sejak awal sudah tidak realistis.
"Dalam pertumbuhan ekonomi kita tidak terlalu bergantung dari APBN. Kontribusi untuk PDB sekitar 15 persen dari APBN, yang paling besar justru dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Bagaimana investasi didorong kalau tidak kredibel. Seharusnya membuat APBN yang kredibel supaya dipercaya oleh pasar," ujar Andreas.
Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menahan laju konsumsi masyarakat.
Ia mencontohkan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang pernah mengeluarkan kebijakan mengenai pelaporan transaksi kartu kredit. "Sebetulnya ini mengganggu laju konsumsi rumah tangga, langsung semua berenti untuk belanja," ujar Andreas.
Ia berpendapat stabilitas dan kepastian ekonomi jauh lebih penting dalam membangkitkan ekonomi yang didapatkan dari meningkatnya investasi.
Hal yang sama dikatakan oleh ekonom Anggito Abimanyu yang mengatakan bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah hingga dua kali pada 2016 merupakan akibat keteledoran dalam perencanaan APBN di tahun-tahun sebelumnya yang membuat penerimaan tidak maksimal.
Ia mengemukakan pemerintah harus belajar dari masa lalu dan membuat perencanaan APBN yang lebih realistis ke depannya.
Anggito juga berpendapat pemangkasan anggaran yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah langkah tepat untuk menyelamatkan APBN dari defisit yang melampaui batas maksimal 3 persen.
"Jadi lebih baik dilakukan (pemangkasan anggaran) sekarang. Dari pada akhir tahun APBN-P lagi sehingga membuat market tidak percaya," kata Anggito.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
