"Harus ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah terhadap daerah perbatasan," kata Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan di Nunukan, Kalimantan Utara, ada lokasi pembangunan pelabuhan pendaratan ikan yang mangkrak.
Padahal, ujar dia, pembangunan pelabuhan pendaratan ikan tersebut akan memudahkan kalangan nelayan di daerah untuk menjual hasil tangkapannya itu.
Ia juga mengutarakan harapannya agar pelabuhan pendaratan ikan yang dibangun juga bisa dilengkapi dengan mesin pendingin sehingga hasil tangkapan ikan bisa bertahan lama.
Andi berpendapat bahwa mangkraknya proyek itu dinilai karena keterbatasan ketersediaan listrik sehingga di daerah perbatasan seperti Nunukan juga perlu dipikirkan seperti kapal listrik terapung.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirim banyak nelayan untuk memberdayakan potensi sektor kelautan dan perikanan di kawasan perairan Natuna yang nilai ekonominya diperkirakan mencapai 400 ribu ton per tahun.
"Sekarang sudah banyak nelayan dari Pantura (pantai utara Jawa) yang menangkap ikan di sana," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa (26/7).
Menurut Susi, saat ini telah terdapat sekitar 300-400 kapal yang menangkap ikan di kawasan perairan tersebut dan kemudian membawa hasilnya ke tempat kapal itu berasal.
Terkait potensi bentrokan antara nelayan dari Pantura dengan nelayan lokal di Natuna, Menteri Susi mengemukakan bahwa nelayan dari luar daerah hanya bisa menangkap dari batas 12 mil laut dari tepi pantai ke laut dalam, sehingga tidak akan bentrok dengan lokal.
Selain itu, ujar dia, Natuna juga akan mendapatkan manfaatnya karena ke depannya bongkar muatan hasil ikan yang ditangkap di kawasan perairan tersebut akan dilakukan di Natuna sehingga tidak lagi dibawa ke luar daerah itu seperti yang terjadi saat ini.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
