Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha meminta pemerintah tidak memotong anggaran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena akan berpengaruh pada masa depan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Pemotongan anggaran pengembangan Iptek jelas melanggar apa yang sudah disepakati pemerintah bersama DPR," kata Satya pada acara Refleksi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 2016 di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pemotongan anggaran yang telah disepakati harusnya hanya untuk pos yang tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, lanjutnya, jangan hanya melihat secara sederhana pemotongan anggaran untuk Iptek. Tapi harus melihat dampak jangka panjangnya jika dana tersebut dipangkas, yang artinya kesempatan munculnya industri, wirausaha baru, inovasi akan hilang sehingga kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan hilang.

Bahwa pemotongan anggaran tersebut akan mengganggu program yang sudah direncanakan, salah satunya pengembangan Science Techno Park (STP) yang sebenarnya masuk dalam Nawa Cita.

Ia mencontohkan dua kali pemotongan anggaran pengembangan Iptek di Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bidang Iptek jelas menghambat pembangunan STP. "Anggaran pengembangan Iptek lewat STP tidak boleh turun".

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan lembaga yang dipimpinnya dua kali mengalami pemotongan anggaran, dan mau tidak mau itu berpengaruh pada anggaran inovasi yang juga diperuntukkan bagi pengembangan STP.

Dari anggaran Rp900 miliar yang diperoleh, senilai Rp300 miliar di antaranya diperuntukkan sebagai anggaran inovasi, sedangkan sisanya untuk operasional dan gaji karyawan. Dengan adanya dua kali pemotongan anggaran maka terpaksa anggaran inovasi dipangkas hingga hanya tersisa Rp130 miliar.

BPPT mendapat mandat untuk mengembangkan sembilan STP, namun setelah dievaluasi pengembangan akan difokuskan pada lima STP yang ada di Pelalawan, Lampung, Cimahi, Pekalongan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Bukan berarti yang empat lainnya tidak dikembangkan, hanya saja karena dananya terbatas maka fokusnya di lima itu dulu," ujar Unggul.

Ia membenarkan pemotongan anggaran inovasi berdampak pada pendanaan pembangunan STP karena tidak mungkin memotong anggaran untuk gaji karyawan.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016