Soal Arcandra, pemerintah tak boleh abai

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai pemerintah tak boleh abai, namun perlu melakukan advokasi salah satunya melalui naturalisasi kewarganegaraan pada Arcandra Tahar kembali menjadi warga negara Indonesia (WNI).

"Menurut saya negara layak melakukan advokasi. Apakah dengan melakukan naturalisasi beliau jadi warga Indonesia dengan proses khusus," ujar dia di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.

Hidayat mengatakan kejadian ini seharusnya menjadi pembelajaran serius karena menyangkut nasib anak bangsa yang mau mengabdi pada negaranya. Negara, tegas Hidayat, tidak boleh abai.

"Ya aneh juga kok sampe kondisi ini tidak terpantau. Ini menjadi pembelajaran sangat serius. Ini berkaitan dengan nasib anak manusia, yang di luar sangat dihormati dan mau pulang ke Indonesia. Jangan lah ketika sudah berkorban macam ini negara abai," tutur dia.

"Tanya pada beliau (Arcandra) maunya bagaimana, jadi WNI atau WNA?," imbuh Hidayat.

Menanggapi kewarganegaraan ganda Arcandra, Presiden Joko Widodo akhirnya memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM, Arcandra Tahar, dari posisinya.

Hidayat menilai keputusan ini tepat. "Ya secara hukum memang tidak bisa tidak. Kalau tidak (dicopot), akan menjadi bumerang bagi presiden dan Indonesia," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.