"Melihat situasi ekonomi nasional dan global sekarang saya menilai APBN 2017 kurang realistis, terlalu tinggi dalam merencanakan pendapatan maupun belanja," kata Hendra, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu.
Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan, pada APBN 2015 yang lalu, realisasi pendapatan negara hanya mencapai 84,66 persen, sementara belanja negara hanya 91,22 persen.
Menurut dia, jumlah pencapaian itu semakin terlihat buruk karena target tersebut sudah berkali-kali direvisi.
"Sudah diturunkan targetnya tetap saja tidak tercapai, bahkan di 2016 ini realisasinya jauh sekali dari target," jelas dia.
Ia mencemaskan, berdasarkan kondisi dua tahun sebelumnya, tidak ada kepastian dalam perencanaan keuangan sehingga anggaran yang sudah disahkan tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada dana.
Dia menilai, hal tersebut juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ketika realisasi mencapai 98 persen meskipun target telah dinaikkan.
Misalnya pada APBN Perubahan 2012, dimana pendapatan di target sebesar Rp1.344 triliun, namun realisasinya terkumpul sampai 99,5 persen, atau Rp1.338 triliun.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, RAPBN 2017 disusun untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.
Jokowi memaparkan, di sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan antara lain dengan mulai diimplementasikannya kebijakan amnesti pajak pada 2016.
Kebijakan itu, ujar dia, diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak pada masa mendatang.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2017 sebesar Rp1.737,6 triliun dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal pada 2017 dan strategi yang mendukungnya. Target penerimaan pajak sekitar Rp1.496 triliun.
Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN 2017 dialokasikan sebesar Rp2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.310,4 triliun, dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp760 triliun.
Pewarta: Muhammad Rahman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
