"Jumlah usaha nonpertanian ini meningkat 17,6 persen," kata Kepala BPS Suryamin dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Suryamin menjelaskan dari 26,7 juta usaha ini, sebanyak 7,8 juta menempati bangunan khusus untuk tempat usaha, dan sisanya 18,9 juta merupakan pedagang keliling, usaha di dalam rumah tempat tinggal, usaha kaki lima dan lainnya.
"Dari hasil sensus ini terlihat tantangan yang dihadapi Indonesia cukup berat di persaingan bebas, karena lebih dari 70 persen usaha tidak menempati bangunan yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan usahanya. Untuk itu produktivitas dan daya saing usaha perlu ditingkatkan," katanya.
Hasil sementara Sensus Ekonomi 2016 juga memperlihatkan adanya peningkatan usaha di Jawa yaitu mencapai 16,2 juta, dari sebelumnya sebesar 14,5 juta, meski jumlah pertumbuhan usaha di pulau ini merupakan yang terendah atau hanya mencapai 11,9 persen.
Suryamin menambahkan pertumbuhan jumlah usaha tertinggi terjadi di kawasan Indonesia timur yaitu Maluku dan Papua hingga mencapai 51,7 persen, dengan jumlah usaha mengalami peningkatan dari 0,3 juta usaha pada 2006 menjadi 0,5 juta usaha pada 2016.
"Pulau Jawa memiliki pertumbuhan usaha terendah yaitu 11,9 persen, sementara Maluku dan Papua merupakan pulau dengan pertumbuhan usaha tertinggi yaitu 51,7 persen," katanya.
Sensus Ekonomi yang dilakukan oleh BPS merupakan amanat Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan sepuluh tahun sekali yaitu pada tahun yang berakhiran angka enam.
Sensus yang merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha maupun perusahaan non sektor pertanian ini telah dilaksanakan selama empat kali sejak tahun 1986.
Seluruh informasi dari sensus ekonomi yang dikumpulkan diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang struktur ekonomi suatu negara menurut wilayah, lapangan usaha maupun skala usaha.
Menurut rencana, hasil resmi Sensus Ekonomi 2016 akan dipublikasikan pada awal tahun 2017.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
