"Melalui kampanye program 1.000 hari pertama kelahiran (HPK) anak, kami yakin angka itu tercapai," kata Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Endang Pamungkasiwi di Yogyakarta, Minggu.
Menurut Endang kasus gizi buruk tidak selalu disebabkan faktor ekonomi. Kendati pada tahun 2014 Pemprov DIY mengumumkan angka kemiskinan menurun, pada kenyataannya jumlah kasus gizi buruk justru naik mencapai angka 0,51 persen.
Gizi buruk pada anak, menurut dia, juga bisa disebabkan pergeseran pola makan masyarakat, khususnya perempuan sebagai calon ibu.
Berdasarkan hasil survei Konsumsi Makanan Individu pada tahun 2014, menurut dia, kelompok usia produktif antara 15 dan 55 tahun di DIY terindikasi kekurangan asupan gizi. Sementara itu, dari kelompok produktif tersebut, sebanyak 46 persen di antaranya merupakan perempuan.
Oleh sebab itu, program 1.000 HPK perlu terus disosialisasikan kepada calon ibu sebagai momen penting bagi kualitas pertumbuhan anak. Program 1.000 HPK, kata dia, yaitu 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari dalam 2 tahun pertama setelah lahir.
"Jadi, pada masa emas itu, sang ibu harus semaksimal mungkin diupayakan mendapatkan asupan gizi yang cukup," katanya.
Menurut Endang, kasus gizi buruk sesuai data terakhir pada tahun 2015 mencapai 870 anak atau 0,5 persen dari seluruh anak atau balita di DIY.
Berdasarkan sebarannya, menurut dia, anak penderita gizi buruk paling banyak ditemukan di Kabupaten Kulonprogo mencapai 0,81 persen, diikuti Kota Yogyakarta 0,69 persen, Gunung Kidul 0,53 persen, Sleman 0,4 persen, dan Bantul 0,38 persen.
Untuk mengoptimalkan program 1.000 HPK itu, Endang juga mendorong kaum ibu agar memprioritaskan datang ke pos pelayanan kesehatan terpadu (posyandu). Hingga saat ini, tingkat kunjungan ke posyandu cukup rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Ibu balita yang menimbangkan anaknya ke posyandu hingga saat ini masih sekitar 79 persen atau di bawah angka nasional yang mencapai 85 persen," katanya.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
