Hong Kong (ANTARA News) - Direktur Utama PT Bank BNI (Persero) Tbk, Achmad Baiquni, mengatakan, Hong Kong menjadi salah satu sumber besar dana repatriasi amnesti pajak, mengingat banyak WNI yang memiliki usaha di kota pelabuhan internasional itu.

"Saya yakin banyak, makanya kita pilih Singapura dan Hong Kong karena banyak orang Indonesia yang bermukim di sini," katanya, di sela-sela sosialisasi amnesti pajak dalam "Indonesia Business Outlook", di Hong Kong, Senin.

Ia menyatakan, "Kalau kita lihat jumlahnya nggak beda jauh dengan Singapura, tapi mungkin dilihat banyak yang individu. Jadi skalanya sedikit lebih kecil. Kalau peserta, jumlahnya mungkin banyak,".

Total warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong adalah 170.000 orang dan sekitar 5.000 orang di Macau. Di samping banyak orang Indonesia yang juga melakukan aktivitas di Hong Kong.

Hingga kini, BNI telah menerima pembayaran uang tebusan sebesar Rp85 miliar dari 1.500 wajib pajak yang mengajukan surat pernyataan harta. Dana repatriasi yang sudah masuk mencapai kisaran Rp70 miliar.

"Ini akan terus bertambah dan saya yakin menjelang akhir Agustus dan September pasti akan meningkat," ungkap Baiquni.

Ia menuturkan dalam sebulan pertama program tax amnesty berjalan, banyak yang masih menghitung ulang harta yang akan dilaporkan. Kemudian juga mempersiapkan uang tunai untuk pembayaran tebusan.

Bank berpelat merah tersebut, menargetkan dana repatriasi yang masuk ke grup BNI mencapai Rp 70 triliun, dengan rincian Rp55 triliun ke produk BNI dan Rp25 triliun tersebar ke produk anak usaha.

Sementara Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia, Soegeng Rahardjo, mengatakan, sebagai perwakilan pemerintah RI tentu akan melakukan langkah-langkah sosialisasi kepada WNI di wilayah akreditasi.

"Tentu kami akan dukung. Pertama dengan mendata apakah ada pengusaha atau penduduk Indonesia yang merupakan wajib pajak di wilayah akreditasi. Setelah diketahui, apakah para wajib pajak memiliki aset yang belum dilaporkan dalam SPT dan ketiga kita akan memfasilitasi para wajib pajak yang akan memanfaatkan kebijakan amnesti pajak," ungkapnya.

Rahadjo menambahkan,"seharusnya wajib pajak juga pro aktif untuk memanfaatkan amnesti pajak. Intinya, tim dari Jakarta akan menjadi koordinator dan perwakilan Indonesia akan menjadi fasilitator bagi para pengusaha atau individu memanfaatkan kebijakan amnesti pajak,".

Sosialisasi amnesti pajak alias pengampunan pajak di Hong Kong merupakan sosialisasi kedua di luar negeri. Sebelumnya kegiatan serupa dilaksanakan di Singapura.

Kegiatan yang dihadiri Menteri BUMN, Rini Soemarno, itu diikuti 150 pengusaha Indonesia di Guangzhou, Hong Kong, dan Makau.

Penyelenggara juga menyediakan layanan konsultasi usai seminar, untuk memberikan gambaran serta pemahaman lebih utuh tentang pengampunan pajak.

Sosialisasi dihadiri pula Direktur Utama PT Bank Mandiri, Kartiko Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT BRI, Asmawi Syam, Direktur PT BTN, Maryono.

Berdasar data Kementerian Keuangan per 20 Agustus 2016, Singapura merupakan sumber terbesar dana repatriasi pengampunan pajak dengan harta tambahan yang direpatriasi dari Singapura ke Indonesia Rp1,1 triliun atau 78,6 persen dari total aset repatriasi Rp1,4 triliun. 

Sementara, Rp4,8 triliun sisanya merupakan harta deklarasi luar negeri atau 17,24 persen dari total aset deklarasi, Rp5,8 triliun.

Setelah Singapura, Inggris merupakan negara asal aset repatriasi terbesar kedua yakni senilai Rp140 miliar atau sekitar 10 persen dari total aset repatriasi. Sedangkan total aset deklarasi yang ada di Inggris hanya sebesar Rp12 miliar.

Hong Kong berada pada urutan ketiga dengan aset repatriasi senilai Rp71 miliar dan total aset deklarasi sebesar Rp124 miliar. 

Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016