"Untuk itu, BNPB mengoperasikan delapan heli water bombing," kata Kepala Pusdatin dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa.
Keenam provinsi itu adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Sutopo mengatakan September adalah periode puncak kemarau. "Biasanya bulan September juga merupakan puncak dari jumlah hotspot atau puncak panas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla (kebakaran hutan dan lahan)."
Periode hotspot terbanyak ada di Sumatera dan Kalimantan selama Agustus hingga Oktober dengan puncak September.
"Untuk itu, guna mengantisipasi bencana asap akibat karhutla, maka enam provinsi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Gubernur Kalimantan Barat, kata dia, telah menyiapkan perpanjangan masa siaga darurat karhutla di Kalimantan Barat hingga November 2016.
"Status siaga darurat tersebut membuat ada kemudahan akses bagi BNPB dan BPBD untuk menggerakkan potensi sumber daya yang ada," kata Sutopo.
Saat ini, BNPB telah mengerahkan delapan helikopter water bombing, dua pesawat water bombing dan dua pesawat hujan buatan.
"Di Riau ditempatkan tiga heli water bombing, dua pesawat water bombing dan satu pesawat Casa hujan buatan," sambung Sutopo.
Penetapan status siaga darurat oleh enam provinsi ini, kata dia, lebih baik jika dibandingkan sebelumnya.
"Pada tahun 2015, beberapa daerah mengalami keterlambatan penetapan status darurat karhutla sehingga penanganan menjadi tidak optimal. Api karhutla sudah terlanjur besar dan meluas sehingga sulit dipadamkan," tutup Sutopo.
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
