"Indonesia akan berpartisipasi untuk menindaklanjuti pertemuan Working Group on Industrial Cooperation ke-9 Mei lalu pada simposium tahun depan," kata Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Harjanto saat dihubungi Antaranews di Jakarta, Selasa.
Harjanto menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerima Sekjen Organisasi D-8 Seyed Ali Mohammad Mousavi di Gedung Kemenperin, Jakarta.
Harjanto mengatakan, harmonisasi standar dan sertifikasi yang dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota D-8 terhadap produk halal maupun kualitas dari produk TPT.
Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi berbagai hambatan teknis untuk meningkatkan akses pasar terhadap negara-negara anggota.
Selain itu, Indonesia juga tengah membahas keikutsertaannya dalam penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU yang berkaitan dengan Industri Kecil Menengah (IKM) atau disebut SME Governmental Boddies antara negara D-8.
"Hal ini masih dibicarakan apakah akan diratifikasi, karena masih ada poin dalam MoU yang dibahas," ujar Harjanto.
Diketahui, kelompok yang dibentuk pada Oktober 1996 di Istanbul, Turki, ini terdiri dari delapan negara Muslim sedang berkembang, yang secara lengkap disebut Organisasi Kerja Sama Ekonomi 8 Negara Berkembang dan disingkat D-8.
Depalan negara yang bergabung sebagai anggota yakni Banglades, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
Dalam pertemuan di Kairo, ditetapkan 13 Gugus Tugas (TF) yang dibahas dalam sidang D-8, yaitu terkait Industri Kecil dan Menengah (IKM), otomotif, petrokimia, semen, elektronik dan teknologi informasi, permesinan, kerjasama di bidang teknologi, standardisasi dan akreditasi, energi, industri makanan, baja dan besi, kaca dan keramik, serta tekstil dan garmen.
Delegasi Indonesia hanya berpartisipasi dalam lima TF yaitu terkait IKM, industri makanan, otomotif, petrokimia, tekstil, dan garmen.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
