"Permodalan juga masih menjadi kendala bagi pelaku usaha perikanan. Nilai kredit macet atau NPL UMKM perikanan dalam 2 tahun terakhir masih mendekati 5 persen, adalah potret kelesuan pelaku perikanan skala kecil," kata Wakil Sekjen DPP KNTI Niko Amrullah di Jakarta, Jumat.
Untuk itu, ujar dia, diharapkan adanya regulasi yang lebih memberikan kondisi lebih baik dan berkeadilan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan tersebut.
Niko memaparkan, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi amanat UU Desa, khususnya di desa-desa pesisir merupakan intrumen strategis untuk mengelola sumber daya laut dan pesisir.
Hal tersebut, lanjutnya, juga bermanfaat untuk difungsikan sebagai "buffer stock" atau lembaga penyangga bagi penyediaan bahan baku industri perikanan nasional.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sektor perikanan di Indonesia sangat memerlukan dukungan perbankan untuk bangkit dan lebih memberdayakan aktivitas perekonomian nasional.
"Saya mengimbau kepada perbankan stakeholder (pemangku kepentingan) perikanan untuk segera bangkit," katanya.
Menteri Susi menjabarkan bahwa dukungan perbankan untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan sektor perikanan penting untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana perikanan Indonesia.
Apalagi, ujar dia, pihaknya juga ingin memasukkan kapal-kapal besar lokal untuk masuk ke perairan Indonesia.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
