Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo saat ditemui di Jakarta, Senin mengatakan pihaknya tengah mengkaji skema keterlibatan swasta dalam pengoperasian sembilan rute tol laut pada 2017 mendatang.
"Swasta mengatakan bahwa mereka berminat (mengoperasikan), kalau begitu berikan kesempatan yang sama saja," katanya.
Sugihardjo mengatakan saat ini PT Pelni sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk mengoperasikan tol laut, namun untuk swasta sendiri prosesnya harus tender.
"Kalau swasta boleh tidak penugasan, swasta kan harus tender dan itu perlu waktu dan sebagainya," katanya.
Dia mengatakan akan melaporkan ke Komite Kebijakan Publik terkait pola subsidi yang diberikan kepada swasta.
Untuk BUMN sendiri, lanjut dia, yaitu polanya dengan pemberian PSO, seperti pada Bus Damri, sementara untuk swasta, yaitu subsidi dengan kontrak jangka panjang.
"Kalau pemerintah melakukan subsidi, artinya pemerintah mengadakan sarananya, sehingga biaya pengadaannya itu besar, sementara subsidinya untuk satu tahun. Ada pemikiran, bagaimana kalau subsidi itu diberikan dengan kontrak jangka panjang," katanya.
Dengan demikian, menurut dia, swasta akan tertarik untuk berinvestasi, tinggal dihitung penyusutannya.
"Karena itu, di kalangan pelayaran kami meminta masukan kepada Insa apabila swasta berminat dan kapalnya dari swasta," katanya.
Terkait tarif, Sugihardjo mengatakan akan digabungkan supaya ada kesamaan antara tarif Unit Pengelola Pelabuhan (UPP) dan Pelindo dengan tarif komersil.
"Soal skema kita bahas lagi dengan BPK, misalnya bisa disewa atau bagi hasil," katanya.
Ditemui terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Carmelita Hartoto menyambut baik rencana pemerintah tersebut.
Namun, dia meminta pemerintah juga memikirkan konsolidiasi kargo atau muatan Tol Laut yang umumnya terkait dengan sembilan bahan pokok.
"Bagaimana caranya Bulog juga aktif mengkoordinasikan muatan hingga ke daerah-daerah," katanya.
Dia menambahkan pemerintah juga harus aktif mendorong pembangunan industri di luar Jawa agar industri tumbuh di luar Jawa.
"Pemerintah harus memikirkan pengembangan infrastruktur dan fasilitas perhubungan yang terkoneksi di daerah," katanya.
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
