Komite perencanaan Administrasi Sipil yang dijalankan oleh militer Israel di Tepi Barat menyetujui pembangunan 234 unit rumah perawatan di Elkana, 30 rumah di Beit Arye dan 20 tempat tinggal di Givat Zeev menurut Peace Now, kelompok Israel yang memantau dan menentang pembangunan permukiman.
Selain itu, menurut Peace Now, 179 izin pembangunan dikeluarkan secara retroaktif, legalisasi di bawah hukum Israel untuk unit-unit rumah yang dibangun di permukiman Ofarim.
Pemberian izin itu diumumkan dua hari setelah seorang utusan senior Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan ke Dewan Keamanan bahwa melonjaknya pembangunan pemukiman--yang merupakan tindakan ilegal--merupakan ganjalan terbesar upaya perdamaian antara Israel dengan Palestina.
Israel, yang merebut Tepi Barat dalam perang tahun 1967, membantah kritik dari Nickolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, beralasan bahwa Yahudi telah tinggal di Yudea, istilah kitab suci untuk Tepi Barat, selama ribuan tahun.
Sementara Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah menanggapi komentar Mladedov dengan menyeru masyarakat internasional untuk memberi tekanan kepada Israel supaya mengentikan kegiatan permukiman.
Sementara juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat John Kirby mengatakan di Washington,"Kami sangat prihatin dengan pengumuman pemerintah untuk melanjutkan rencana pembangunan unit-unit perumahan ini di Tepi Barat.
"Kami utamanya terganggu dengan kebijakan retroaktif untuk menyetujui unit-unit permukiman tidak sah dan pos-pos terdepan yang ilegal menurut hukum Israel sendiri. Kebijakan ini secara efektif memberi pemerintah Israel lampu hijau untuk perluasan pengembangan kegiatan permukiman dalam cara yang baru dan berpotensi tidak terbatas," katanya seperti dikutip kantor berita Reuters.
Pekan lalu, harian sayap kiri Israel, Haaretz, melaporkan bahwa Israel berencana memperluas pemukiman Yahudi di kota Hebron, Tepi Barat, dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun.
Sekitar 1.000 pemukim Yahudi, yang dijaga oleh tentara Israel, tinggal di antara 230.000 warga Palestina di Hebron dan daerah ini sering kali menjadi titik mula kekerasan.
Sebuah laporan yang dikeluarkan Juli oleh "Kuartet" perdamaian Timur Tengah yang terdiri atas Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa, dan Rusia mendesak Israel untuk "menghentikan kebijakan pembangunan maupun perluasan pemukiman."
Laporan itu menyebut ada setidaknya 570.000 warga Israel yang tinggal di pemukiman Yahudi.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan sejak penerbitan laporan itu ada "peningkatan signifikan" kegiatan permukiman dengan Israel mengajukan rencana pembangunan 2.500 unit rumah, termasuk 700 unit yang secara retroaktif disetujui di Tepi Barat.
Perundingan perdamaian antara Israel dengan Palestina yang didukung Amerika Serikat berakhir dengan kegagalan pada 2014 dan tidak ada tanda-tanda perundingan akan dilanjutkan segera. (Uu.G005)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
