"Undang-undang a quo telah melanggar hak konstitusional para pemohon karena mencederai rasa keadilan buruh sebagi pembayar pajak," ujar kuasa hukum para pemohon, Basrizal, di Jakarta, Jumat.
Basrizal menjelaskan, buruh dikenai tindakan ketat wajib pajak yang pembayarannya dilakukan para pengusaha.
Basrizal juga menjelaskan, berdasarkan data yang diambil dari International Labour Organization (ILO), rata-rata upah buruh di Indonesia sebesar 174 dolar AS atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, dan Filipina. Padahal dengan upah rendah itu, buruh masih harus membayar pajak PPH Pasal 21.
Pemohon juga menilai UU Amnesti Pajak mengakibatkan para pengusaha pengemplang pajak diampuni hukumannya sehingga mencederai rasa keadilan buruh yang selama ini patuh membayar pajak.
"Tidak ada jaminan setelah adanya pengampunan pajak, lantas para pengusaha di masa datang akan taat membayar pajak," ujar Basrizal.
Para pemohon meminta MK mengabulkan permohonan mereka dengan menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (2) UU Amnesti Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.
Pewarta: Maria Rosari
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
