"Surat Pergantian Kepala BIN diantar langsung Pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara), itu sinyal bagi kami bahwa Presiden ingin cepat (proses pelantikan Kepala BIN)," kata Fahri di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, Surat Pergantian Kepala BIN yang dikirimkan Presiden sudah dibacakan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (6/9) dan selanjutnya pada Selasa siang akan dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Menurut dia, dalam Bamus itu nanti ditentukan Komisi I untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN.
"Kalau Komisi I mau rapat internal menyepakati uji kelayakan dilaksanakan besok (Rabu, 7/9), silahkan saja," ujarnya.
Baca Juga : Komisi I siap dalami kinerja BIN
Fahri menjelaskan, apabila uji kelayakan selesai, surat diajukan ke Pimpinan DPR maka Rabu (7/9) sore atau Kamis (8/9) pagi dijadwalkan Rapat Paripurna untuk persetujuan.
Karena itu menurut dia, kalau Kamis (8/9) bisa diparipurnakan dan disetujui maka Jumat (9/9) Budi Gunawan bisa langsung dilantik sebagai Kepala BIN.
"Kalau Kamis (8/9) dilaksanakan Rapat Paripirna maka Jumat (9/9) bisa dilantik sebagai Kepala BIN. Jumat adalah hari baik," katanya.
Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menilai, penunjukkan calon Kepala BIN merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana Presiden menunjuk calon Panglima TNI dan calon Kapolri.
Menurut dia, DPR sesuai ketentuan UU diminta memberikan pertimbangan terhadap calon Kepala BIN yang diajukan Presiden.
"Selama ini DPR menyetujui sepanjang tidak ada hal yang luar biasa namun kami tidak bisa mendahului prosesnya," ujarnya.
Fahri menjelaskan, apabila uji kelayakan selesai, surat diajukan ke Pimpinan DPR maka Rabu (7/9) sore atau Kamis (8/9) pagi dijadwalkan Rapat Paripurna untuk persetujuan.
Karena itu menurut dia, kalau Kamis (8/9) bisa diparipurnakan dan disetujui maka Jumat (9/9) Budi Gunawan bisa langsung dilantik sebagai Kepala BIN.
"Kalau Kamis (8/9) dilaksanakan Rapat Paripirna maka Jumat (9/9) bisa dilantik sebagai Kepala BIN. Jumat adalah hari baik," katanya.
Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menilai, penunjukkan calon Kepala BIN merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana Presiden menunjuk calon Panglima TNI dan calon Kapolri.
Menurut dia, DPR sesuai ketentuan UU diminta memberikan pertimbangan terhadap calon Kepala BIN yang diajukan Presiden.
"Selama ini DPR menyetujui sepanjang tidak ada hal yang luar biasa namun kami tidak bisa mendahului prosesnya," ujarnya.
Baca Juga : Anggota DPR: isu BIN sipil-militer tidak relevan
Dia meminta untuk menunggu hasil akhir pandangan fraksi-fraksi setelah Komisi I DPR melaksanakan uji kelayakan.
Dia meminta untuk menunggu hasil akhir pandangan fraksi-fraksi setelah Komisi I DPR melaksanakan uji kelayakan.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
