"Dalam rangka menjamin laju roda pembangunan yang akan semakin cepat dan tidak terkendala dengan masalah hukum, maka diperlukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait terhadap peraturan perundangan yang berlaku saat ini," kata Gubernur pada Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Bandarlampung, Rabu.
Karena itu, lanjutnya, salah satu upaya tersebut dapat dilakukan dengan pencanangan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih, kompeten dan melayani.
Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menentapkan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagai satuan kerja perangkat daerah yang akan menjadi SKPD pertama berkriteria zona integritas wilayah bebas korupsi.
Selain itu, langkah lain yang dilakukan yakni pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Lampung telah menandatangani pakta integritas bagi seluruh pejabat eselon I dan II se-Provinsi Lampung. Bahkan pada tahun 2015 penandatanganan pakta integritas juga dilakukan oleh seluruh istri pejabat eselon I dan II se-Provinsi Lampung.
"Pembangunan unit kerja zona integritas (ZI) diharapakan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada unit kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu," ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung dengan dicanangkannya Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung.
Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sri Sutatiek menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan Sertifikat ISO 9001-2015 dan merupakan pengadilan negeri terbaik di seluruh Indonesia, sehingga pihaknya termotivasi untuk mengikuti Akreditasi Penjaminan Mutu dan ISO 9001-2015.
Untuk itu, dengan pembangunan Zona Integritas di jajaran Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pihaknya berharap pengadilan negeri di seluruh Provinsi Lampung dapat memberikan kontribusi positif bagi penegak hukum di Provinsi Lampung serta Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mendapatkan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu dan sertifikasi ISO 9001-2015.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung khusunya Pak Gubernur atas dukungannya tidak hanya kepada Pengadilan Tinggi tetapi juga kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang," tambahnya.
Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
