Mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan Protokol Palermo, Iqbal menilai dalam kasus ini tidak ada pengaturan perpindahan manusia yang biasanya dilakukan para pelaku untuk tujuan memperoleh pekerja seks atau buruh.
"Dalam kasus ini yang mengatur tujuan adalah jamaahnya sendiri yaitu untuk naik haji, jadi sindikat ini hanya memfasilitasi tujuan para jamaah tetapi melalui jalur ilegal. Pandangan pribadi saya ini masuk pidana umum di Indonesia," kata Iqbal melalui pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, Kamis malam.
Mengingat saat ini penyelidikan terhadap penipuan pemberangkatan haji ini masih berjalan, ia mengaku belum bisa memastikan apakah pemerintah Filipina menggolongkan kasus ini dalam TPPO.
Namun, ia memastikan adanya persetujuan penuh (full consent) dari para jemaah asal Indonesia karena mereka sudah datang ke Filipina untuk membuat paspor beberapa bulan sebelum keberangkatan haji.
Yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini, kata Iqbal, adalah menangani kepulangan ratusan jemaah WNI secepat mungkin setelah mereka kembali dari ibadah haji melalui Manila pada periode 18-30 September 2016.
"Soal bagaimana konstruksi hukum yang akan dibangun di dalam negeri itu sepenuhnya wewenang penegak hukum di Indonesia," tuturnya.
Rombongan awal pemulangan jemaah haji Filipina direncanakan akan tiba di Manila pada 19 September dalam tiga kloter yang membawa 1.049 jamaah. Dari jumlah tersebut terdapat indikasi adanya ratusan warga negara asing menggunakan paspor Filipina, termasuk dari Indonesia dan Malaysia.
Pewarta: Yashinta Difa
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
