"Dengan ditutupnya tiga lokalisasi di Banjarbaru maka secara nasional tinggal 33," kata Mensos saat menghadiri deklarasi penutupan lokalisasi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu.
Khofifah mengatakan penutupan seluruh lokalisasi ditargetkan selesai pada tahun 2019. Menurut dia penutupan lokalisasi bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan kerja sama banyak pihak karena persoalannya sedemikian kompleks, termasuk pascapenutupan.
Kementerian Sosial sendiri memberikan bantuan kepada eks pekerja seks komersial (PSK) sebenar Rp5.050.000 dengan rincian Rp3 juta untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rp1,8 juta untuk jaminan hidup, dan Rp 250 ribu untuk transpor lokal. Bantuan diberikan selama enam bulan.
Sementara itu Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Andhani menjelaskan bahwa tiga lokalisasi yang ditutup adalah di Pebatuan di Jalan Kenanga, KM 18, dan Batu Besi.
"Prostitusi di Banjarbaru sudah 40 tahun dan untuk menutupnya bukan hal mudah. Kami menggunakan konsep menutup bukan menggusur," katanya.
Oleh karena itu, Pemkot sudah mengantisipasi dampak penutupan yang secara langsung dirasakan PSK, pemilik wisma, dan masyarakat sekitar yang terlibat aktivitas ekonomi.
Untuk PSK akan diberi bantuan yang anggarannya berasal dari Kemensos, untuk pemilik wisma akan dilakukan pembebasan lahan dengan luas sekitar 1,5 hektare, dan bekas lokalisasi akan dijadikan kawasan yang hidup secara ekonomi.
Bahkan, di bekas areal lokalisasi di Batu Besi akan dibangun kantor kecamatan, Polsek, dan Koramil.
Deklarasi penutupan lokalisasi diikuti sejumlah elemen masyarakat di Banjarbaru dan dihadiri oleh pejabat daerah tetangga sekitar Kota Banjarbaru.
Hadir juga anggota DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha yang berasal dari daerah pemilihan Kalsel 1.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
