Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya sejak 2014 sudah menelurkan sejumlah aturan untuk mengawal transisi, agar pemenuhan "hedging" korporasi dapat dilakukan sepenuhnya oleh bank domestik.
Misalnya, relaksasi "hedging" dengan diperbolehkannya transaksi "call spread" mulai Agustus 2016 yang dapat meringankan biaya hedging kepada korporasi.
Sebelum ada ketentuan "call spread", banyak korporasi memilih lindung nilai dengan produk "call spread" di luar negeri, karena biaya "hedging" lebih murah.
"Sudah ada kejelasan tentang bagaimana melakukan beberapa transaksi derivatif, call spread, itu akan membuat dalam negeri lebih siap," ujar Agus.
"Call Spread akan membuat pasar hedging lebih kompetitif," tambahnya.
Namun, menurut Agus, saat pemberlakuan kewajiban "hedging" oleh bank domestik di awal 2017 nanti, BI masih memperbolehkan bank domestik bekerja sama dengan bank asing untuk memfasilitasi "hedging".
"Mungkin di awal perbankan dalam negeri daam menyiapkan fasilitas, harus bekerjasama dengan asing dan itu tidak apa-apa. Namun, setelah itu di dalam negeri akan lebih siap kapabilitasnya," ujarnya.
Menurut data Bank Indonesia, jumlah perusahaan yang melaporkan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) atau "hedging" selama kuartal pertama tahun ini cukup besar. Jumlahnya mencapai 2.372 atau 93 persen dari total 2.540 perusahaan yang memiliki utang luar negeri (ULN) yang seharusnya melapor.
Selain jumlah perusahaan yang banyak, nilai "hedging" juga meningkat menjadi 6,61 miliar dolar AS per kuartal I 2016, dibading periode sama tahun lalu sebesar 4,41 miliar dolar AS.
Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, BI mewajibkan transaksi hedging dilakukan dengan bank-bank Tanah Air mulai awal 2017.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
