"Untuk media di perbatasan, agenda setting harus berbeda dengan media yang ada di wilayah bukan perbatasan," kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo Rosarita Niken Widiastuti di Batam, Kepulauan Riau, Selasa.
Media massa di perbatasan seperti RRI memiliki fungsi diplomasi lini kedua negara, sehingga harus menjaga wajah negeri bagi dunia internasional.
Apalagi, media massa di perbatasan yang bisa langsung diakses negara tetangga, harus lebih memelihara optimisme.
"Masyarakat negara tetangga melihat Indonesia dari media, kalau media memprovokasi dan mengabarkan kabar buruk, maka akan mempengarui citra positif indonesia, akan rendah," kata dia.
"Karenanya saya berpesan, mari menyebarkan optimisme dan menyampaikan informasi dalam rangka diplomasi lini kedua," tegasnya kemudian.
Ia menyatakan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian besar untuk masyarakat di perbatasan. Dalam Nawacita disebutkan, negara harus hadir di wilayah terdepan, terluar dan perbatasan.
Kemkominfo sendiri sudah memiliki berbagai program yang dikembangkan untuk menyentuh masyarakat perbatasan, sesuai tugasnya memberikan keadilan informasi bagi masyarakat di perbatasan.
Kemkominfo berupaya agar informasi terkini yang bisa diakses masyarakat kota juga bisa diketahui masyarakat yang tinggal di perbatasan.
Pihaknya juga terus menjaring aspirasi masyarakat, untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung.
"Dengan bertemu masyarakat, kami bisa mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga ketika membuat program sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti pendidikan, ekonomi, kesejahteraan dan komunikasi," jelasnya.
Khusus untuk Batam, Kemkominfo menyiapkan infrastruktur komunikasi digital untuk Lembaga Penyiaran Publik, untuk membantu komunikasi masyarakat perbatasan.
Pewarta: Jannatun Naim
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
