"Banyak nelayan mereka yang belum mengerti bagaimana cara membaca sistem cuaca. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan ketika melaut," kata Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Untuk itu, ia juga menginginkan pihak seperti BMKG dapat mampu membantu mensosialisasikan hasil-hasil yang didapat kepada jaringan-jaringan di bawahnya.
Hal tersebut, lanjutnya, juga dapat dilakukan antara lain misalnya dengan bekerja sama bersama pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan penggunaan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan bakal meningkatkan pendapatan para nelayan karena menjaga sumber daya kelautan untuk generasi mendatang.
"Pendapatan akan menjadi lebih baik, jika mengganti alat tangkap ramah lingkungan, karena caranya sudah benar," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam siaran pers, Selasa (6/9).
Sebagaimana diketahui, Menteri Susi dalam sejumlah kesempatan mengajak para nelayan yang masih menggunakan alat tangkap perusak lingkungan untuk menggantinya dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pergantian alat tangkap ramah lingkungan merupakan langkah strategis menuju perikanan Indonesia yang lebih baik.
Selain itu, ujar dia, pergantian alat tangkap yang aman dinilai juga mampu mendorong nelayan untuk memberikan sumbangsih nyata pada kualitas produk perikanan.
Sedangkan terkait dengan biaya pergantian alat tangkap, Susi mengajak perbankan untuk terjun membantu nelayan memberikan pinjaman. "Untuk ganti alat tangkap, perbankan siap memberikan pinjaman," ucapnya.
Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan permasalahan permodalan masih menjadi kendala bagi pengusaha perikanan guna mengembangkan usahanya di berbagai daerah.
"Permodalan juga masih menjadi kendala bagi pelaku usaha perikanan. Nilai kredit macet atau NPL UMKM perikanan dalam dua tahun terakhir masih mendekati lima persen, adalah potret kelesuan pelaku perikanan skala kecil," kata Wakil Sekjen DPP KNTI Niko Amrullah di Jakarta, Jumat (26/8).
Untuk itu, ujar dia, diharapkan adanya regulasi yang lebih memberikan kondisi lebih baik dan berkeadilan bagi pelaku usaha sektor perikanan.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
