Demonstrasi anti-Kabila mulai digelar pada Senin setelah komisi pemilihan umum setempat menunda pemungutan suara presiden yang sedianya akan diadakan bulan November.
Para pengunjuk rasa menilai keputusan itu adalah upaya Kabila untuk memperpanjang masa kekuasaan.
Kabila sudah menjadi presiden selama dua periode, sehingga sesuai konstitusi setempat, dia tidak boleh kembali maju dalam pemilihan umum selanjutnya.
Kerusuhan di sejumlah kota di Kongo memaksa sekolah-sekolah meliburkan murid dan menghentikan layanan transportasi publik. Peristiwa itu juga membuat PBB menyatakan keprihatinan.
Sementara itu Amerika Serikat mendesak agar pemerintahan Kabila meyelesaikan persoalan dalam negeri dan siap memberlakukan sanksi terbatas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan terhadap demonstran.
Tekanan juga muncul dari Prancis. Presiden Perancis, Francois Hollande, menyalahkan otoritas Kongo dan mendesak mereka untuk menghormati konstitusi serta menggelar pemilihan umum tahun ini.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
