Jakarta (Antara) - Rencana pembentukan holding yang menjadi agenda Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI karena dianggap dapat meningkatkan sinergi antar perusahaan-perusahaan pelat merah yang sejenis.




"Holding BUMN itu bagus dan itu memang kebutuhan untuk meniadakan disinkronisasi antar BUMN, karena kelemahan kita selama ini kan koordinasi, kerja sama, sinergi antar BUMN sejenis," kata Harry Sampoerno, anggota komisi VII DPR RI, saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9).




Harry meminta untuk holding energi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan SKK Migas dimasukan ke dalam holding ini. "Kalau bicara mengenai holding energi bayangan saya di dalamnya ada Pertamina, PGN, dan PLN. Kemudian diperluas di dalamnya ada SKK Migas, kalau sudah terbentuk seperti ini pada awalnya, jadi tidak perlu lagi gagasan SKK Migas jadi BUMN khusus, jadi kalau SKK Migas sudah masuk holding sudah jelas kalau dia BUMN," jelasnya.




Holding BUMN ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antar BUMN yang dapat meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya mampu membuat daya saing BUMN tersebut semakin meningkat. "Jadi tujuan akhirnya adalah sinergi dan efisiensi nasional yang akhirnya melahirkan daya saing," tegasnya.




Lebih jauh Inas Nasrullah Zubir, Anggota DPR Komisi VII dari Partai Hanura, mengatakan segala keuntungan dari holding BUMN energi harus dipaparkan kepada masyarakat agar mereka tahu. 





Menurut Inas, DPR sejauh ini mendukung upaya holding tersebut karena untuk kepentingan yang lebih besar. Dengan adanya holding tersebut, tak ada lagi tumpang tindih dalam pembagian kerja antara Pertamina maupun PGN.




Seperti yang diketahui, selain holding BUMN dibidang energi, pemerintah juga merampungkan holding di bidang pertambangan, jasa keuangan, perumahan, jalan tol, serta pangan.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2016