Wapres Jusuf Kalla pada pertemuan itu berbagi pengalaman Indonesia dalam penerapan prinsip transparansi, keterbukaan, dan peningkatan partisipasi publik, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Kamis.
"Pemerintah Indonesia saat ini juga secara aktif terus melibatkan masyarakat madani dalam perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah," kata dia.
Wapres RI menyampaikan bahwa Indonesia untuk ke depan mendorong penguatan kolaborasi antar kementerian dan masyarakat madani untuk peningkatan kesadaran mengenai transparansi dan pelayanan publik.
Selain itu, Indonesia mengusulkan untuk melakukan pengarusutamaan Agenda 2030 terhadap kegiatan OGP di masa mendatang.
"Indonesia juga berkomitmen untuk mempromosikan prinsip-prinsip OGP termasuk aspirasi untuk menjadi duta besar OGP di kawasan Asia Pasifik," ujar Wapres Jusuf Kalla.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres RI juga menyambut baik perkembangan positif inisiatif OGP. Antusiasme negara-negara terhadap kemitraan itu dapat terlihat dari peningkatan jumlah negara anggota OGP yang sekarang mencapai 70 negara.
OGP merupakan sebuah gerakan internasional yang bertujuan untuk memajukan prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan transparansi, pemberantasan korupsi, penguatan partisipasi publik, dan inovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
OGP diprakarsai pada 2011 oleh delapan negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brazil, Filipina, Indonesia, Inggris, Meksiko, dan Norwegia. Indonesia menjadi Ketua OGP pada 2013.
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
