Selain untuk menghindarkan masyarakat agar tidak tersandera oleh "racikan" para elite politik, juga untuk menghindari polarisasi dukungan yang tajam yang berujung gesekan horizontal, kata Luki, sapaan akrabnya, di Jakarta, Kamis.
"Walau ini bukan pilpres, tapi karena Pilgub Ibu Kota maka kita harus mengambil pelajaran bahwa head to head malah merugikan rakyat. Ekses polarisasi ekstrem Pilpres 2014 masih kita rasakan sampai hari ini, padahal sudah dua tahun berlalu," ujarnya.
Melihat elektabilitas Ahok yang tinggi, menurut Luki potensi untuk "head to head" sangat besar. Namun, lanjut dia, mestinya koalisi non-Ahok tidak perlu khawatir karena beberapa survei menunjukkan elektabilitas Ahok cenderung turun.
"Dengan melihat tren itu mestinya tidak harus head to head," ucap Luki.
Dikatakannya, apabila poros Cikeas bisa menampilkan calon alternatif sebagai jalan tengah antara Ahok versus Sandiaga Uno maka dengan tiga kandidat rakyat tidak akan tersandera oleh keterbatasan pilihan seperti Pilpres 2014.
"Dengan adanya poros ketiga maka akan mendorong partisipasi politik rakyat secara otonom atas dasar kesadaran karena rakyat punya pilihan sehingga mereka memilih bukan atas dasar mobilisasi semata," tuturnya.
Menurut dia, apabila Pilkada DKI bisa diikuti tiga pasangan calon kepala daerah maka hal itu bukan berarti kemunduran demokrasi.
"Tapi kalau ternyata head to head tidak bisa dihindari lagi maka itu realitas demokrasi yang harus dijalani," tegasnya.
Lebih jauh Luki mengatakan, dari perspektif pembangunan politik proses konsolidasi demokrasi secara nasional terbentuk melalui ajang-ajang pilkada yang memiliki efek politik seperti di DKI.
"Sering kali kita melihat konsolidasi demokrasi hanya dari satu sisi, yaitu efisiensi biaya dan kelembagaan. Padahal ada indikator lain, yaitu budaya politik dan partisipasi otonom masyarakat, hal ini harus berproses gradual tidak bisa dipaksakan," pungkasnya.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
