"PLN seharusnya melakukan tender ulang, bukan menunjuk PT Indonesia Power (IP) dengan menggandeng Mitsubishi, Jepang. Ini bisa membingungkan calon investor," kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, di Jakarta, Jumat.
Menurut Fabby, ada hal yang aneh dalam proyek tersebut karena tiba-tiba PLN mengajak mitra dari Jepang dengan alasan keadilan karena banyak proyek lainnya yang sudah dimenangkan perusahaan asal China.
Harus diakui, tambah Fabby, sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, PLN memang bisa menunjuk anak usaha swastanya untuk mengerjakan sebuah proyek.
Namun karena nilai proyek PLTU Jawa 5 yang akan dibangun di Serang, Banten tersebut cukup besar yang mencapai sekitar Rp30 triliun, maka anak usaha wajib menggandeng mitra asing. "Siapa yang bisa menjamin Mitsubishi adalah yang terbaik dan paling kompetitif harganya?" ujarnya.
Fabby khawatir dengan adanya preseden ini, jika bila digelar tender ulang maka tidak akan ada investor asing yang mau lagi menjadi peserta, yang berujung menghambat iklim investasi.
Sementara itu, pengamat hukum Sumber Daya Alam dan Energi dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai tindakan membatalkan lelang mega proyek ini cukup aneh karena proyek PLTU Jawa 5 adalah bagian dari proyek 35.000 MW.
Ia meragukan Indonesia Power (IP) yang ditunjuk PLN untuk menjalankan proyek PLTU Jawa 5. "Jangan sampai kebijakan ini melanggar aturan dan menimbulkan dugaan sarat kepentingan," katanya.
Di satu sisi Pemerintah ingin percepatan proyek penyediaan pembangkit listrik 35.000 MW yang direncanakan selesai pada 2019, namun di sisi lain PLN melakukan tindakan yang memperlambat pembangunan pembangkit.
Sebelumnya, Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa langkah PLN tidak boleh berbenturan dengan aturan. Ia berjanji akan memeriksa lagi aturan yang ada sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disusun pemerintah.
PLTU Jawa 5 adalah porsi untuk swasta, karena itu PLN harus melakukan tender ulang untuk memilih Independent Power Producer (IPP) yang akan membangunnya. "Kami akan teliti lagi aturannya agar jangan berbenturan satu dengan yang lain," katanya.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
