Padahal, pendidikan vokasi menjadi salah satu andalan program pemerintahan Jokowi.
“Khusus untuk Kemenristek Dikti, hingga tahun kedua pemerintah ini belum ada langkah konkret yang disusun oleh Menteri Nasir terkait program pendidikan vokasi,” kata Anang di Jakarta pada Jumat (23/9).
Anang menambahkan jumlah sekolah SMK di Indonesia 5.545 unit, namun pendidikan vokasi di tingkat perguruan tinggi jauh lebih rendah.
“Hanya 5 persen jumlah pendidikan vokasi di perguruan tinggi dari total perguruan tinggi se-Indonesia,” ujar politisi F-PAN itu.
Menurut Anang, ada sejumlah kendala teknis dalam pemenuhan kuantitas pendidikan vokasi di tingkat perguruan tinggi salah satunya terkait dengan syarat sumber daya pengajar.
“Persoalannya, sangat sulit menemukan akademisi S-2 yang mengajar vokasi. Lazimnya akademisi cenderung text book sedangkan pendidikan vokasi cenderung dinamis dan inovatif,” ujar Anang.
Melihat situasi tersebut Anang mengatakan mestinya pemerintah dapat mencari jalan keluar dengan membuat rumusan konkret untuk mengatasi kendala di lapangan, karena pendidikan vokasi mampu menjawab kebutuhan bangsa terhadap SDM siap pakai, terlebih di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Menteri harus beri solusi,” kata politisi asal dapil Jawa Timur itu.
Lebih lanjut Anang menyebutkan pendidikan vokasi merupakan hulu dari proses karya intelektual yang berbasis riset dan berujung terhadap supremasi karya intelektual.
Sehingga dia mengingatkan agar para menteri terkait dapat mengejawantahkan ide Presiden Jokowi terhadap pendidikan vokasi.
“Presiden telah berkali-kali sampaikan tentang pentingnya pendidikan vokasi. Namun sampai hari ini kita belum mengetahui apa narasi pendidikan vokasi ini dari para menteri,” tandas Anang.
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
