Jakarta (ANTARA News) - BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) kembali meraih penghargaan dari ASEAN Social Security Association (ASSA) pada kategori Customer Service pada perhelatan "33rd ASSA Board Meeting and Conference" di Manila Filipina, 21-22 September 2016.

Siaran pers BPJS-TK menyebutkan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menerima penghargaan yang diserahkan oleh Chairman ASSA, Mr Ng Chee Peng, CEO CPF Board, dari Singapura, dihadapan seluruh pimpinan tertinggi organisasi jaminan sosial negara-negara ASEAN.

"Penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan dan cambuk untuk terus meningkatkan kualitas di berbagai lini, operasional, layanan dan program serta manfaat," ujar Agus.

ASSA merupakan sebuah organisasi yang menaungi 19 organisasi jaminan sosial di 10 negara ASEAN, termasuk diantaranya CPF Board dari Singapura, EPF dan SOCSO dari Malaysia, PhilHealth dan Social Security System dari Filipina ataupun Vietnam Social Security dari Vietnam.

ASSA pertama kali didirikan pada tahun 1995 yang bertujuan mendorong kerja sama regional dan menjadi wadah bagi para pemimpin institusi/organisasi tersebut untuk bertukar informasi dan pengetahuan terkait isu jaminan sosial secara reguler.

ASSA mengapresiasi peningkatan kualitas pelayanan BPJS-TK dalam bentuk penambahan akses elektronis, digitalisasi layanan dan peningkatan kualitas infrastruktur melalui kerja sama dengan mitra strategis.

Pemanfaatan layanan digital seperti BPJS-TK Mobile untuk transparansi pengelolaan dana dan fitur pengaduan peserta juga diapresiasi.

ASSA Board memandang inisiatif peningkatan layanan kepada seluruh pekerja baik formal maupun informal ini merupakan praktik baik yang perlu dicontoh oleh organisasi jaminan sosial lain di ASEAN dalam mewujudkan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pesertanya.

Agus, yang berkesempatan memberikan paparan dalam acara seminar sekaligus penganugerahan ASSA Recognition Award tersebut, menyerukan kepada semua anggota ASSA untuk memperhatikan pekerja sektor informal yang saat ini belum mendapatkan akses jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sebagian besar pekerja informal berpenghasilan rendah atau bisa dikategorikan sebagai pekerja miskin yang pendapatannya hanya cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sehari saja. Kebutuhan akan jaminan sosial belum menjadi prioritas bagi pekerja informal miskin.

Pilihannya adalah apakah kelompok pekerja ini akan ditinggalkan begitu saja tanpa mendapatkan akses jaminan sosial. "Mereka butuh bantuan, sementara mereka belum mampu ikut menjadi peserta mandiri," kata Agus.

Dia juga memperkenalkan inovasi sosial untuk membantu membiayai pembayaran iuran bagi pekerja informal miskin. Inovasi sosial ini merupakan alternatif pembiayaan bagi pekerja miskin untuk mendapatkan akses jaminan sosial yang mungkin bisa diterapkan di negara lain.

Dalam inovasi sosial ini peran aktif masyarakat digerakkan secara massif untuk "memberikan" kepedulian, kebersamaan dan empati kepada pekerja informal miskin.

Inovasi sosial ini diperkenalkan dengan skema GN Lingkaran yaitu sebuah gerakan sosial yang mengajak korporasi maupun individu untuk turun tangan membantu para pekerja rentan yang tidak mampu membiayai sendiri iuran jaminan sosial karena penghasilan yang rendah.

GN Lingkaran (Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan) merupakan sebuah inovasi sosial yang dirancang untuk memberikan perlindungan berupa pembayaran iuran kepada para pekerja yang masuk dalam kategori rentan agar terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"GN lingkaran kami lihat sebagai solusi pembiayaan untuk membantu melindungi pekerja informal yang pendapatannya pas-pasan, mungkin ini bisa ditiru diimplementasikan di negara lain yang memiliki permasalahan sama dengan Indonesia," demikian Agus.

Pewarta: Erafzon SAS
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016