Sebelum prosesi pelantikan digelar, Dedi bersama Rahmat Effendy yang saat ini menjabat Wali Kota Bekasi sempat meninjau proses belajar anak-anak pemulung di Sekolah Alam Tunas Mulia Bantar Gebang.
Dalam kegiatan peninjauan itu, pengurus Partai Golkar Jabar dan Kota Bekasi membagikan bantuan paket buku tulis dan seragam sekolah kepada ratusan anak di sekolah alam tersebut.
Rangkaian acara pelantikan yang terbilang sederhana ini ditutup dengan kunjungan ke TPA sampah Bantar Gebang.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi melantik Rahmat Effendi sebagai Ketua Partai Golkar Kota Bekasi di sebuah kandang kambing milik warga yang tinggal di kawasan TPA.
Seperti calon pengurus Golkar Kabupaten/Kota lain yang telah dilantik, Ketua Partai Golkar Kota Bekasi yang baru terpilih itu juga diintruksikan untuk membangun rumah tidak layak huni milik rakyat miskin di daerahnya.
Pengurus Partai Golkar Kota Bekasi memilih untuk membangun rumah layak huni milik Rustam (34) anak dari Naim (74).
Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi mengatakan, pelantikan itu sengaja digelar di kawasan TPA sampah agar identifikasi masalah sosial dapat dilakukan oleh Partai Golkar.
Dengan begitu, maka partai mampu mengubah paradigma elitis menjadi lebih dekat kepada masyarakat.
Ia menilai, pengorbanan dan kontribusi masyarakat sekitar TPA sampah Bantar Gebang sudah selayaknya ditebus dengan penyediaan fasilitas publik yang layak di sekitar wilayah itu.
"Jakarta hari ini bisa kinclong karena kekumuhan yang ada di sekitar TPA sampah Bantar Gebang. Jadi wajar dong kalau warga TPA sampah Bantar Gebang juga ingin kinclong, jalannya ingin kinclong, seluruh piranti untuk kehidupan mereka pun harus kinclong," katanya.
Kondisi kawasan TPA sampah Bantar Gebang sebagai tempat yang menerima sampah dari DKI Jakarta terlihat kontras dengan kondisi pusat Kota Bekasi yang kini menjadi salah satu destinasi kaum urban.
Ketua Partai Golkar Bekasi yang juga Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, setiap hari TPA Bantar Gebang bisa menerima sekitar 1.700 ton sampah setiap hari dari Kota Bekasi dan 7.000 ton sampah dari DKI Jakarta.
Pihaknya kini sedang memperjuangkan tambahan kontribusi kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari Rp130 ribu per meter kubik sampah menjadi Rp200 ribu per meter kubik sampah.
Pewarta: M. Ali Khumaini
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
