"Penundaan DAU oleh pemerintah pusat kepada Pemkab Garut cukup menyulitkan penanggulangan bencana," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Iman Alirahman kepada wartawan di Garut, Minggu.
Ia menuturkan bencana banjir bandang akibat luapan Sungai Cimanuk, Selasa (20/9) telah menimbulkan kerusakan rumah, fasilitas umum, bahkan korban jiwa dan ribuan warga harus mengungsi.
Dampak bencana menjadi perhatian pemerintah, termasuk menjamin hidup warga selama tinggal di pengungsian. "Sementara kemampuan keuangan daerah kurang," katanya.
Ia mengungkapkan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut sangat terbatas, padahal saat ini membutuhkan dana penanganan bencana.
Terkait biaya tak terduga untuk penanggulangan bencana sebesar Rp1,7 miliar, kata dia, hanya berbentuk angka, sedangkan uangnya belum ada di kas daerah.
"Dana sebesar Rp1,7 miliar itu (biaya tak terduga) hanya angka saja, sedangkan uangnya tidak ada," katanya.
Iman mengaku Pemerintah Kabupaten Garut kebingungan menyiapkan anggaran selama tanggap darurat, terutama pada saat pemulihan pascabanjir.
Sementara Pemerintah Kabupaten Garut, lanjut dia, baru sebatas menyediakan anggaran tanggap darurat untuk proses pencarian dan penyelamatan korban sebesar Rp500 juta.
"Untuk dana tanggap darurat, Pemkab telah mengeluarkan dana sebesar Rp500 juta," kata dia. "Kami di daerah juga harus menyiapkannya, seperti untuk pembelian tanah dan jaminan hidup para pengungsi."
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
