TNI Tak Miliki Alat Pemadam Kebakaran Hutan Memadai

Kamis, 12 April 2007 18:56 WIB | 470 Views

Jambi (ANTARA News) - TNI hingga kini tidak memiliki peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan perkebunan yang memadai, dan juga tidak berpengalaman untuk itu, kata Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Umum (Waaster Kasum) Mabes TNI, Laksamana Pertama TNI Agung Budiarjo.

Ia mengatakan hal itu dalam Lokakarya pencegahan kebakaran hutan dan pencegahan asap yang dibuka Menko Kesra Aburizal Bakri di Jambi, Kamis.

Padahal, menurut dia, bantuan dan peranan TNI dalam operasional memadamkan kebakaran hutan dan lahan perkebunan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di sejumlah daerah di Indonesia cukup tinggi.

Meski begitu, pasukan TNI tidak akan pernah pamrih untuk kepentingan bangsa dan negara, dan itu menjadi tugas pokok TNI mempertahankan keutuhan negara.

Bencana demi bencana alam yang melanda Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai bencana Tsunami di Aceh, dan bencana alam banjir dan kabut asap akibat kebakaran hutan membuat TNI terus ambil bagian dalam penanggulangan.

TNI saat ini di pusat dan daerah telah membentuk Pasukan Reaksi Cepat (PRC) untuk penanggulangan berbagai bencana alam.

Dengan keterbatasan dana TNI untuk pengadaan peralatan penanggulangan bencana alam dan dana operasional turun ke lapangan diharapkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia bisa membantu pengadaan peralatan tersebut untuk TNI. (*)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © 2007

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar

Komisi IV bahas perkebunan

Komisi IV bahas perkebunanKomisi IV DPR RI akan memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mengelola industri perkebunan ...

Hasil UN bisa jadi dasar penerimaan siswa baru

Hasil UN bisa jadi dasar penerimaan siswa baruHasil Ujian Nasional (UN) bisa jadi dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau dasar ...

Menteri: Kuota polwan diharapkan minimal 30 persen

Menteri: Kuota polwan diharapkan minimal 30 persenMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar mengharapkan, kuota polisi wanita ...