"Minggu kemarin pada Rabu (28/9) atau Kamis (29/9) Ngarsa Dalem (Sri Sultan HB X) sudah menyampaikan Surat Pernyataan Harta," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Yuli Kristiyono usai menyerahkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Sri Sultan di Gedong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu.
Yuli menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wajib menyerahkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak paling lama sepuluh hari setelah wajib pajak mendeklarasikan hartanya dengan menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH).
"Kenapa kami serahkan langsung, karena Beliau dulu telah membantu DJP mendorong sosialisasi amnesti pajak, memberikan pengarahan sekaligus mengajak semua wajib pajak mengikuti program amnesti pajak," kata dia.
Dia tidak menyebutkan jenis atau besaran harta Sri Sultan, hanya mengatakan bahwa paling tidak dengan menyampaikan SPH selaku wajib pajak orang pribadi Sultan telah membayar tebusan beberapa harta yang selama ini belum dilaporkan atau belum masuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
"Saya tidak melihat detail apakah deposito atau tabungan, saya hanya melihat nilai akhir (harta) saja. Mungkin semua wajib pajak ada hartanya yang belum terlaporkan atau salah hitung," kata dia.
Sesuai undang-undang tentang amnesti, dia menjelaskan, seluruh wajib pajak mendapat perlindungan mengenai kerahasiaan pelaporan hartanya.
Menurut Yuli, kesadaran Gubernur DIY mendeklarasikan hartanya dapat menjadi contoh bagi seluruh wajib pajak, baik pejabat publik, swasta, usaha kecil menengah, atau pegawai negeri sipil.
"Kalau ada aset yang belum dilaporkan agar terdorong melaporkan karena Sultan pun melaporkan," kata dia.
Yuli mengatakan bahwa hingga memasuki program amnesti pajak periode kedua, masih banyak wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum melaporkan hartanya.
"Meskipun sudah banyak juga pejabat negara di DIY yang telah melaporkan. Kepala daerah sudah semua," kata dia.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
