Jakarta (ANTARA News) - Kemensos dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA) menindaklanjuti kesepakatan dengan penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH dan Rastra (Bantuan Pangan) melalui E-Warong KUBE-PKH di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur,  Provinsi Bali, Minggu (9/10) oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan disaksikan Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata dan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto, Direktur Kelembagaan Bank BRI Kuswiyoto, Direktur Retail Bank Mandiri Tardi, Direktur Bank BTN Catur Budi Harto, serta Direktur BULOG Imam Subowo.

Dalam keterangan persnya, Menteri Sosial Khofifah mengungkapkan, penyaluran bantuan sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) itu sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo pada 26 April 2016 tentang Keuangan Inklusif, dimana setiap Bantuan Sosial dan Subsidi agar disalurkan secara Non Tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol, pemantauan, dan memenuhi syarat penyaluran tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.

Khofifah menyatakan PKH bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai atau non tunai dengan kondisionalitas memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Penerima PKH juga diprioritaskan memperoleh bantuan Rastra/Pangan, PIP (KIP), PBI-JKN (KIS), PMT, Rutilahu dan KUBE, serta program-program bersubsidi lainnya, sehingga PKH mampu menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.

PKH yang dimulai dari 2007 itu menyasar bantuan bagi keluarga yang miskin yang memiliki ibu hamil, Balita, Anak SD, SMP, SMA, Disabilitas berat dan Lansia 70 tahun ke atas. Sampai 2015, PKH telah menjangkau 3,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bertambah menjadi 6 juta KPM pada tahun 2016.

Dalam setahun KPM akan menerima bantuan yang disalurkan sebanyak 4 tahap. Untuk awal penyaluran bantuan non tunai, Kemensos melalui HIMBARA akan menyalurkan bantuan pada sekitar 1 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 20 Provinsi dan 68 Kab/Kota untuk penyaluran tahap III dan IV yang rencananya mulai disalurkan pada akhir tahun ini. Tahun 2017 akan ditingkatkan menjadi 3 juta KPM penerima non tunai bantuan sosial.

Penyaluran bansos non tunai diprioritaskan pada wilayah perkotaan dengan memanfaatkan E-Warong KUBE-PKH dan agen Bank HIMBARA. Untuk memastikan keluarga miskin memperoleh bantuan perlindungan, jaminan dan pemberdayaan social secara integratif holistik, maka penyalurannya menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimodifikasi menjadi Kartu Debet ATM HIMBARA dengan sistem E-Walet dan tabungan yang terintegrasi. Sistem ini merupakan karya inovatif HIMBARA bersama Kemensos untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk dukungan HIMBARA untuk menyukseskan program-program Kementerian Sosial khususnya dan pemerintah pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara non tunai, banyak manfaat yang diperoleh. Pertama, penerima tidak harus menarik seluruh bantuan yang diterima sehingga terdapat insentif bagi penerima untuk menyimpan dan mengelola keuangan. Kedua, kontrol penerima terhadap uang yang diterima lebih tinggi. Ketiga, tingkat transparansi lebih tinggi karena kartu menyimpan semua data transaksi yang dilakukan. Keempat, kecepatan dan waktu penyaluran bansos menjadi lebih efisien. Kelima, fleksibilitas waktu dan tempat penarikan bagi penerima. Keenam, gratis biaya administratif. Dan yang terakhir, proses rekonsiliasi berlangsung dalam satu hari (online)," katanya.

Sebelumnya, di Jakarta, 4 Oktober 2016, Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA) yang terdiri atas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah berkomitmen dengan Kemensos untuk menjadi bank penyalur Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH).

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016